Dwi mengatakan hal itu merupakan strategi pihaknya untuk mengumpulkan keterangan. Apalagi, AKP Dadang disebut tengah mengalami gangguan mental. Berita mengenai AKP Dadang yang disinyalir mengalami gangguan mental memang mencuat dengan berbagai polemik dan tanggapan. Dalam konteks ini, penting untuk mendalami faktor yang mempengaruhi perilaku dan kondisi mental seseorang, terutama ketika individu tersebut terlibat dalam sistem penegakan hukum. Keterkaitan antara kondisi mental dan tindakan yang dilakukan oleh aparat, dalam hal ini seorang perwira polisi, tentu membutuhkan analisis yang lebih mendalam agar tidak terjebak pada asumsi sepihak. Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah stigma yang sering hadir dalam masyarakat berkaitan dengan gangguan mental. Stigma ini tak jarang membuat seseorang yang mengalami masalah mental merasa terasing dan tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan. Dalam kasus AKP Dadang, penilaian mengenai kondisi mentalnya bisa jadi merupakan upaya untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Namun, penting untuk mengevaluasi secara objektif apakah penilaian tersebut didasarkan pada pemahaman yang komprehensif mengenai gangguan mental atau hanya untuk kepentingan tertentu. Perlu diingat bahwa perilaku yang “santai” saat diperiksa bisa diartikan dengan berbagai cara. Dalam konteks hukum, ada yang berpendapat bahwa sikap tersebut bisa mencerminkan ketidakpedulian atau bahkan ketidakberdayaan dalam menghadapi situasi yang menekan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas investigasi untuk membedakan antara perilaku yang disebabkan oleh masalah psikologis dan perilaku yang sebenarnya merupakan bentuk penolakan untuk bertanggung jawab. Dari sudut pandang hukum, tindakan yang mencemarkan nama baik atau mangkir dari tanggung jawab tentu memerlukan sanksi. Namun, pemahaman tentang gangguan mental seharusnya menjadi bagian dari penegakan hukum yang perlu dipertimbangkan. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai cara untuk melakukan rehabilitasi bagi mereka yang memang membutuhkan bantuan. Selain itu, penting bagi institusi yang bersangkutan untuk terus melakukan evaluasi dan memberikan pendidikan yang memadai tentang kesehatan mental kepada anggotanya. Dengan demikian, setiap anggota akan lebih peka dan mampu mengenali tanda-tanda gangguan mental, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat integritas institusi itu sendiri. Akhirnya, berita tentang AKP Dadang menyoroti perlunya dialog yang lebih dalam tentang kesehatan mental di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya dukungan kesehatan mental serta meminimalkan stigma yang ada. Dengan pendekatan yang lebih empatik dan informatif, diharapkan kita bisa mencapai pemahaman yang lebih baik dan solusi yang lebih konstruktif terhadap permasalahan ini.