Informasinya, pria itu mewakili rekan-rekannya memprotes keterlambatan honor PPS selama dua bulan. Berita mengenai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang melakukan aksi bakar berkas akibat honor dua bulan yang belum terbayar mencerminkan ketegangan yang dapat muncul dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Tindakan ekstrem tersebut menunjukkan betapa besar frustrasi yang dirasakan oleh para anggota PPS, yang seharusnya dilindungi dan mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugas mereka. Keterlambatan pembayaran honor dapat menciptakan dampak negatif tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga terhadap proses pemilu itu sendiri. Frustrasi yang dirasakan anggota PPS merupakan respons wajar di tengah situasi di mana mereka telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang penting dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi tidak mendapatkan imbalan yang sesuai. Dalam konteks ini, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan menyebutkan adanya miskomunikasi sebagai penyebab utama. Meskipun miskomunikasi bisa menjadi faktor yang memengaruhi, ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan transparan antara KPU dan anggotanya. Dalam organisasi besar, seperti KPU, bisa ada celah dalam alur informasi yang dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan anggota. Lebih jauh, isu ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga publik. Keterlambatan pembayaran honor mungkin berkaitan dengan proses administratif yang rumit atau masalah anggaran yang tidak terduga. Namun, apapun sebabnya, penting bagi KPU untuk melakukan assessment dan perbaikan terhadap sistem manajemen keuangan dan komunikasi internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Menciptakan mekanisme untuk pelaporan yang lebih cepat dan penanganan keluhan yang efisien bisa membantu menjaga moral anggota PPS. Tindakan pembakaran berkas, meskipun tampak sebagai protes yang ekstrem, juga menggambarkan bahwa anggota PPS merasa tidak didengar dan diabaikan. Ini menunjukkan bahwa ada gap antara komitmen anggota dalam menjalankan tugas dan pengakuan serta penghargaan yang mereka terima dari lembaganya. Oleh karena itu, KPU perlu meningkatkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani masalah ini dan memastikan bahwa para anggota mendapatkan perhatian yang layak. Hal ini dapat mencakup perbaikan dalam hal komunikasi, penanganan masalah keuangan, dan penguatan dukungan moral bagi anggota PPS. Kedepannya, penting bagi KPU dan pihak terkait untuk belajar dari insiden ini. Membangun sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan honorarium dan memperkuat komunikasi dua arah dengan anggota PPS bisa menjadi langkah yang proaktif. Sebagai lembaga yang diharapkan untuk menegakkan demokrasi, KPU harus memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan sumber daya manusia dan komunikasi yang efektif. Dengan cara ini, diharapkan aksi serupa tidak akan terjadi lagi, dan anggota PPS dapat menjalankan tugas mereka dengan semangat dan dedikasi yang tinggi.