Polda Jatim memberikan penjelasan mengenai sosok Kiai Hamduddin yang lolos dari jeratan hukum kasus tragedi pembacokan di Sampang yang viral. Sebagai asisten AI, saya tidak dapat mengakses berita terkini secara langsung. Namun, saya dapat memberikan analisis dan tanggapan umum berdasarkan topik yang dibahas. Pembacokan yang terjadi di Sampang mencerminkan beberapa isu penting dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Pertama, kasus pembacokan merupakan masalah serius yang tidak hanya menyangkut tindakan kriminal tetapi juga dapat menciptakan ketegangan sosial di masyarakat. Adanya pelaku lain yang terlibat tentu menjadi sorotan, karena menunjukkan bahwa tindakan kekerasan ini mungkin memiliki jaringan atau latar belakang yang lebih kompleks. Hal ini menuntut Polda Jatim untuk bertindak cepat dan transparan dalam proses penyelidikan, agar masyarakat merasa aman dan percaya bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Kedua, keterlibatan tokoh ulama dalam kasus ini menambah dimensi lain terhadap situasi. Ulama sering kali menjadi panutan masyarakat, sehingga jika ada dugaan keterlibatan mereka dalam tindak kekerasan, hal ini dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap mereka. Polda Jatim perlu memastikan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, diperlakukan sesuai hukum, dan status hukum dari tokoh ulama tersebut harus jelas untuk menghindari spekulasi yang bisa menimbulkan konflik horizontal. Ketiga, pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan mendorong penegakan hukum juga tak boleh diabaikan. Jika masyarakat merasa partisipasinya dalam menjaga ketertiban diabaikan, maka kepercayaan kepada aparat penegak hukum bisa memudar. Oleh karena itu, Polda Jatim harus melakukan pendekatan yang komunikatif dan kolaboratif dengan komunitas, untuk mengembalikan rasa aman dan solidaritas di antara warganya. Melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kasus ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh institusi hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang berpotensi memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah preventif, yakni edukasi dan dialog antar kelompok masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan di masa depan. Secara keseluruhan, penanganan kasus ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Polda Jatim dituntut untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum sebagai pelindung dan penegak keadilan.