Berdasarkan hasil pembahasan, struktur APBD Jepara tahun 2025 yakni pendapatan sebesar Rp2,513 triliun, belanja Rp2,558 triliun. Berita mengenai disepakatinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara untuk tahun 2025 sebesar Rp2,51 triliun dengan adanya defisit sebesar Rp45 miliar merupakan sebuah informasi yang sangat penting dan perlu diperhatikan dengan serius. Mengingat APBD adalah instrumen fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini akan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jepara. Defisit yang mencapai Rp45 miliar adalah sesuatu yang patut dicermati. Meskipun defisit dalam APBD bukanlah hal yang baru, namun penting untuk memastikan bahwa defisit tersebut tidak berkepanjangan dan dapat diatasi dalam waktu yang relatif cepat. Langkah-langkah pengelolaan keuangan yang tepat dan efisien perlu diterapkan agar defisit ini tidak menjadi beban keuangan yang berat di masa mendatang. Selain itu, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang ada, sehingga masyarakat dapat melihat dan memahami bagaimana alokasi anggaran dilakukan. Dalam konteks pembangunan daerah, penting sekali untuk menjalankan prioritas yang jelas agar dana yang telah disepakati dalam APBD dapat digunakan dengan maksimal. Dana sebesar Rp2,51 triliun ini seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikutnya, kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat juga perlu dimaksimalkan untuk mendukung program-program yang sedang dijalankan. Di samping itu, adanya defisit dalam APBD juga menandakan perlunya inovasi dalam mencari sumber pendapatan daerah yang baru. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan memperkuat sumber pendapatan, diharapkan keberlanjutan pembangunan dapat terjamin tanpa harus terbebani oleh defisit anggaran. Terakhir, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran sangat penting. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dan memberikan masukan terkait penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang disepakati dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, APBD Jepara 2025 tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat.