KPK mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) untuk menagih pajak tambang galian C ilegal di daerah tersebut. Tanggapan terhadap berita yang berjudul 'KPK Ingatkan Pemda Tarik Pajak dari Aktivitas Tambang Galian C Ilegal di Lotim' sangat penting dalam konteks pengawasan terhadap sumber daya alam dan kepatuhan hukum. Berita ini mencerminkan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik ilegal yang berpotensi merugikan pendapatan daerah dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Tindakan KPK untuk mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Pertama, penting untuk dicatat bahwa aktivitas tambang galian C ilegal tidak hanya merugikan pendapatan asli daerah tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan. Banyak kasus di mana aktivitas tambang yang tidak terdaftar telah menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran, dan eksklusi masyarakat lokal dari manfaat yang seharusnya mereka peroleh dari sumber daya alam. Oleh karena itu, pemda perlu bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum dan memaksimalkan pajak dari aktivitas yang legal, sekaligus menindak tegas mereka yang beroperasi di luar ketentuan hukum. Kedua, berita ini juga menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas Pemda dalam menangani dan mengawasi aktivitas tambang. Pemda harus memiliki alat dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pemantauan secara efektif dan menindaklanjuti laporan kegiatan ilegal. Dengan demikian, pelibatan masyarakat juga penting dalam upaya ini. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan aktivitas ilegal dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, pendistribusian pajak dari aktivitas tambang yang legal dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mengumpulkan pajak dari aktivitas tambang yang legal harus menjadi prioritas. Di sisi lain, tindakan tegas terhadap aktivitas ilegal akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan mencegah korupsi. Kesimpulannya, peringatan dari KPK kepada Pemda untuk menarik pajak dari aktivitas tambang galian C ilegal di Lotim merupakan langkah progresif yang perlu didukung. Kerja sama antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. Penegakan hukum yang tegas, edukasi kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas pengawasan merupakan elemen kunci dalam upaya ini untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.