Kejati Banten hidupkan kasus Sport Center yang melibatkan TCW, pengacara soroti timing pemanggilan di momen Pilkada 2024. Berita yang berjudul 'Kejati Banten Hidupkan Kasus Sport Center, Pengacara TCW: Kenapa Saat Pilkada' menunjukkan dinamika yang menarik dan kompleks dalam konteks politik dan hukum di Indonesia. Proses hukum yang berlangsung pada waktu-waktu tertentu, apalagi yang berdekatan dengan tahun pemilihan kepala daerah, sering kali menimbulkan pertanyaan tentang motivasi dan timing dari tindakan hukum tersebut. Hal ini bisa menjadi sumber kontroversi, terutama jika masyarakat merasa bahwa ada intervensi dari kepentingan politik. Kasus Sport Center di Banten adalah salah satu contoh di mana proses hukum tidak hanya dipandang dari sudut pandang legal, tetapi juga dari perspektif politik. Pernyataan pengacara TCW yang mempertanyakan kenapa kasus tersebut dihidupkan di saat menjelang pilkada menunjukkan adanya kecurigaan bahwa proses hukum ini mungkin memiliki agenda tertentu. Kekhawatiran ini cukup wajar, mengingat sejarah panjang praktik politik di Indonesia di mana hukum sering kali dipersalahkan untuk kepentingan tertentu. Di sisi lain, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas, tanpa memandang waktu atau konteks politik. Jika ada indikasi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan proyek Sport Center, maka pihak berwenang, dalam hal ini Kejati Banten, memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan mengambil tindakan yang diperlukan. Namun, ketepatan waktu dalam menghidupkan kembali kasus ini perlu dijelaskan secara transparan kepada publik untuk menghindari spekulasi dan asumsi yang merugikan. Apalagi dalam konteks pilkada yang penuh gejolak, kasus-kasus seperti ini sering kali bisa memengaruhi psikologi pemilih. Jika masyarakat merasakan bahwa ada ketidakadilan atau bahwa hukum dijadikan alat politik, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan proses demokrasi bisa mengalami penurunan. Dalam situasi ini, kejelasan dan keterbukaan dari pihak-pihak terkait sangat diperlukan untuk menjaga integritas hukum dan demokrasi. Selanjutnya, berita ini juga menggambarkan bagaimana pengacara dan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut cukup vokal dalam mempertahankan hak-haknya. Ini menunjukkan bahwa ada upaya dari pihak-pihak yang berusaha memberikan narasi berbeda untuk membela klien mereka, yang merupakan bagian penting dari sistem hukum. Setiap orang berhak mendapat pembelaan hukum yang adil, terlepas dari konteks politik. Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti pentingnya memisahkan antara penegakan hukum dan urusan politik. Harapannya, tindakan Kejati Banten dalam menghidupkan kembali kasus ini dilandasi oleh prinsip keadilan dan bukannya kepentingan politik tertentu. Apapun hasilnya, transparansi dalam proses hukum dan komunikasi yang baik kepada publik akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam sistem hukum di Indonesia.