Kolaborasi pemberantasan pungli dapat diperkuat dengan komunikasi yang baik antar forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Berita mengenai pernyataan Uu tentang upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) di Kota Bekasi mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Dalam konteks ini, tindakan untuk berkolaborasi dan memperketat aturan adalah langkah yang sangat positif. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah pungli yang sering kali berakar di berbagai lapisan birokrasi. Pungli adalah isu yang kompleks dan telah menjadi masalah sistemik di banyak daerah. Dalam banyak kasus, fenomena ini terjadi karena adanya celah dalam regulasi dan kurangnya pengawasan. Dengan memperketat aturan, pemerintah tidak hanya membatasi ruang gerak pelaku pungli, tetapi juga mendorong terciptanya sistem yang lebih transparan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan, ini dapat menciptakan mekanisme checks and balances yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah dapat membantu mendorong kesadaran akan pentingnya menolak pungli. Melalui program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat, penduduk bisa lebih paham mengenai dampak negatif pungli dan pentingnya melaporkan setiap kasus yang mereka temui. Ini juga dapat menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat, yang pada gilirannya, akan memperkuat dukungan terhadap upaya pemerintah. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk menangani laporan tentang pungli. Proses pelaporan yang mudah dan perlindungan bagi pelapor akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha pemberantasan pungli. Di samping itu, penyuluhan kepada pegawai pemerintah juga penting. Mereka perlu dilatih dan diberi pemahaman tentang konsekuensi hukum dan etika dari tindakan pungli. Dengan meningkatkan integritas aparatur negara, diharapkan praktik pungli dapat diminimalisir, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat pulih. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Uu dalam memberantas pungli di Kota Bekasi adalah sebuah inisiatif yang sangat penting dan harus didukung. Jika dilaksanakan dengan baik, diharapkan Kota Bekasi bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam proses ini untuk mencapai hasil yang maksimal.