Jawaban Mendikdasmen soal permintaan Wapres Gibran agar PPDB jalur zonasi dihapus. Berita mengenai pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) terkait perintah Wakil Presiden (Wapres) Gibran mengenai penghapusan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi, mendapatkan perhatian yang signifikan. Kebijakan zonasi dalam PPDB telah menjadi salah satu topik yang kontroversial dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran tentang batasan ruang gerak siswa dalam memilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah efek dari penghapusan sistem zonasi terhadap pemerataan pendidikan. Jika zonasi dihapus, ada kemungkinan siswa dari lingkungan yang kurang mampu akan menghadapi kesulitan dalam mengakses sekolah-sekolah berkualitas yang ada di daerah yang lebih elit. Di sisi lain, sistem zonasi juga dapat menyebabkan lonjakan permintaan di sekolah-sekolah populer, yang mungkin tidak dapat diimbangi dengan peningkatan kapasitas atau kualitas pendidikan di sekolah lain. Tanggapan Mendikdasmen yang menyebutkan bahwa perubahan ini akan dilaksanakan paling lambat Maret 2025 menunjukkan adanya keseriusan dalam menanggapi perintah tersebut. Namun, waktu implementasi yang relatif lama ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses transisi akan dilakukan. Apakah ada kebijakan alternatif yang akan diterapkan untuk memastikan pemerataan pendidikan tetap terjaga? Penetapan kebijakan baru tanpa perencanaan yang matang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, baik bagi siswa, orang tua, maupun tenaga pendidik. Selain itu, penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan ini. Diskusi yang melibatkan guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua sangat krusial untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana sistem PPDB yang lebih baik dapat diterapkan. Tanpa adanya masukan dari mereka yang terlibat langsung dalam proses pendidikan, reformasi yang diusulkan bisa saja tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi komunitas pendidikan secara keseluruhan. Sistem pendidikan yang baik haruslah inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, apapun keputusan yang diambil setelah penghapusan sistem zonasi, harus diperhatikan dampaknya terhadap kelangsungan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan yang diambil seharusnya tidak hanya mengejar jangka pendek tetapi mempertimbangkan dampak jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, perubahan kebijakan terkait PPDB zonasi memerlukan perencanaan yang matang dan pelibatan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kita perlu menjaga agar setiap langkah yang diambil dalam bidang pendidikan memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.