Pemkab Mojokerto melalui Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto bakal melakukan lelang dini untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah Tahun 2025. Berita mengenai Pemkab Mojokerto yang melakukan percepatan pembangunan di tahun 2025 dengan menuntaskan belasan DED (Dokumen Emisi Desain) untuk lelang dini merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada perencanaan, tetapi juga berkomitmen untuk mengeksekusi rencana pembangunan dengan efisien dan tepat waktu. Dalam konteks pembangunan daerah, percepatan ini sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan belasan DED juga menggambarkan kemampuan manajerial dan perencanaan yang baik. DED yang tuntas sebelum tanggal pelaksanaan lelang memungkinkan pemkab untuk mengurangi waktu tunggu dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Dengan mempersiapkan DED lebih awal, Pemkab Mojokerto bisa meminimalkan potensi hambatan yang bisa terjadi saat proses lelang dimulai, sehingga pembangunan bisa berjalan lebih lancar. Pentingnya pembangunan infrastruktur yang baik tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan adanya pembangunan yang cepat dan efisien, hal ini akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperbaiki aksesibilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di era digital ini, infrastruktur yang baik juga menjadi kunci untuk menarik investasi dan pengembangan industri. Selain itu, inisiatif ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan transparansi dalam proses pengadaan dan lelang, masyarakat dapat lebih mempercayai pemerintah daerah dan terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan publik dalam pembangunan dapat berdampak positif dalam menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Namun, tantangan yang dihadapi Pemkab Mojokerto juga cukup besar. Di medan pembangunan yang terus berubah, mereka perlu tetap fleksibel dalam menyusun rencana dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting bagi pemkab untuk menjamin bahwa proses lelang dan pembangunan dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Akhirnya, percepatan pembangunan di Mojokerto tidak hanya bergantung pada penyelesaian DED, tetapi juga pada koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait dan dukungan dari masyarakat. Dengan kerja sama yang harmonis dan focus yang berkelanjutan pada kualitas, Mojokerto memiliki peluang besar untuk menjadi contoh nyata dalam pengembangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini adalah sinyal positif bahwa pembangunan tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga tindakan nyata yang berpihak pada rakyat.