Ia menerangkan, waktu pencoblosan sudah sangat dekat, tepatnya pada Rabu (27/11/2024) mendatang. Berita mengenai "ISBAD Harapkan Pilkada Abdya Berlandaskan Islami" mencerminkan keinginan sejumlah elemen masyarakat, khususnya yang terafiliasi dengan organisasi Islam, untuk mengedepankan nilai-nilai agama dalam proses pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ada harapan agar politik dan agama dapat berjalan seiring, di mana pemimpin yang terpilih tidak hanya diharapkan mampu memimpin dengan baik dalam hal pemerintahan, tetapi juga memiliki integritas moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertama-tama, harapan ISBAD (Ikatan Sabiliyyah Badan Dakwah) ini bisa dilihat sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat Abdya. Dalam konteks demokrasi, banyak orang merasakan bahwa integritas dan moralitas para pemimpin sering kali dipertanyakan. Dengan menekankan pentingnya nilai-nilai Islam, ISBAD berupaya menekankan bahwa pemimpin seharusnya tidak hanya memiliki visi pembangunan yang jelas, tetapi juga etika dan akhlak yang baik. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar dalam masyarakat yang mengedepankan norma-norma agama. Di sisi lain, pendekatan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Dalam konteks politik, integrasi nilai-nilai agama ke dalam pemerintahan bisa berpotensi memunculkan eksklusi terhadap kelompok-kelompok yang mungkin memiliki pandangan atau keyakinan berbeda. Oleh karena itu, penting bagi ISBAD dan masyarakat untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai islami dapat diinternalisasikan dalam sistem pemerintahan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif. Keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan hak-hak warga negara lainnya harus tetap dijaga. Selanjutnya, penting untuk memperhatikan bahwa harapan ISBAD ini juga harus diimbangi dengan edukasi politik yang baik bagi masyarakat. Pemilih harus diberikan pemahaman yang jelas tentang visi, misi, dan rekam jejak para kandidat. Dengan memberikan pendidikan politik yang baik, diharapkan masyarakat tidak hanya memilih berdasarkan afiliasi religius, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan komitmen calon pemimpin terhadap pembangunan daerah. Dalam konteks yang lebih luas, upaya untuk menjadikan Pilkada berlandaskan nilai-nilai Islami juga harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang ada. Sementara banyak masyarakat menginginkan pemimpin yang berlandaskan moralitas, mereka juga tidak ingin terjebak dalam polarisasi yang bisa merusak kerukunan antar umat beragama. Disinilah perlunya dialog antar kelompok yang beragam di masyarakat untuk menjalin kesepahaman bersama demi menciptakan pemerintahan yang adil dan sejahtera. Akhirnya, harapan ISBAD untuk Pilkada Abdya yang berlandaskan nilai-nilai Islami adalah langkah positif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam pemerintahan. Namun, pelaksanaannya memerlukan pemikiran yang serius dan strategi yang matang agar prinsip-prinsip agama tidak menjadi justifikasi untuk diskriminasi atau pengabaian terhadap aspek-aspek lain yang juga penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dialogue yang terbuka, inklusivitas, dan edukasi yang baik akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.