Wapres Gibran Rakabuming meninjau secara langsung perkembangan nasabah binaan PNM di wilayah Semarang, di GOR Jatidiri, Jumat (22/11/2024). Berita mengenai Wapres Gibran yang meminta PNM (Perusahaan Umum (Perum) Penghimpunan dan Penyaluran Modal - yang biasanya merujuk pada salah satu lembaga pemerintah di Indonesia) untuk membantu nasabah binaan dalam mengurus izin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan sertifikat halal sangat menarik dan relevan dalam konteks perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam era di mana keamanan pangan dan kehalalan produk menjadi fokus utama para konsumen, langkah ini mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya regulasi bagi keberlangsungan usaha UMKM. Dengan adanya dukungan dari PNM, nasabah binaan diharapkan dapat lebih mudah dalam memenuhi persyaratan legal yang sering kali menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Proses pengurusan izin BPOM dan sertifikat halal tidak jarang dianggap kompleks dan memakan waktu, sehingga bantuan dari lembaga yang berpengalaman seperti PNM akan sangat berarti. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana seluruh sektor, termasuk UMKM, diberikan akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pasar yang lebih luas. Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan memperoleh izin yang sah dan sertifikat halal, produk-produk dari nasabah binaan PNM akan lebih mudah diterima di pasar, baik domestik maupun internasional. Hal ini dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka. Produk yang sudah bersertifikat halal juga cenderung lebih diminati oleh konsumen, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun, tentu saja pelaksanaan program ini harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya. Sosialisasi dan pendampingan yang baik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah binaan benar-benar memahami prosedur dan manfaat yang akan mereka peroleh dari proses pengurusan izin dan sertifikasi. Tanpa pemahaman yang baik, dukungan ini mungkin tidak akan maksimal. Pada akhirnya, kebijakan ini bisa menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan UMKM. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan akan membawa dampak positif tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi ekonomi secara keseluruhan. Masyarakat pun akan mendapatkan manfaat dari produk yang lebih aman dan berkualitas. Sebuah langkah yang sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.