Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merespon pernyataan Polda Sumatera Barat soal kondisi polisi pelaku penembakan rekannya sendiri. Berita mengenai AKP Dadang yang diinterogasi tanpa diborgol dan merokok menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang diharapkan dari seorang anggota kepolisian. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memahami implikasi dari peristiwa tersebut. Pertama, interogasi terhadap seorang anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus yang kontroversial seharusnya dilakukan dengan prosedur yang jelas dan transparan. Tindakan menginterogasi tanpa memborgol memberi kesan bahwa ada ketidakberdayaan atau ketidakseriusan dalam menangani kasus tersebut. Hal ini bisa menciptakan persepsi negatif di mata masyarakat, berpotensi merusak citra kepolisian sebagai institusi yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, perilaku merokok di saat interogasi bisa dilihat sebagai sebuah simbol ketidakacuhan terhadap situasi yang dihadapi. Merokok di tempat yang seharusnya formal dapat dianggap tidak menghormati proses hukum dan juga mencerminkan sikap yang tidak profesional. Hal ini tentu saja bisa menyinggung banyak pihak dan mempertanyakan integritas individu tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Selanjutnya, tanggapan dari Komisi 3 DPR menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya menyangkut pihak kepolisian, tetapi juga melibatkan lembaga legislatif yang memiliki peran dalam pengawasan terhadap institusi kepolisian. Sentilan dari Komisi 3 DPR menunjukkan adanya perhatian yang serius karena mereka berwenang mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga kepolisian. Tindakan ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses interogasi dan penanganan kasus. Dari perspektif masyarakat, kejadian ini juga mencerminkan perlunya reformasi dalam sistem kepolisian. Ada tuntutan untuk aplikasi standar etika dan profesionalisme yang lebih tinggi di tubuh kepolisian, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran mereka sebagai pelindung dan penegak hukum yang sesungguhnya. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan, dan oleh sebab itu setiap tindakan yang diambil oleh aparat harus mencerminkan integritas tinggi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan aparat kepolisian merupakan refleksi dari harapan yang lebih besar akan adanya keadilan dan kejujuran dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk tidak hanya berusaha untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik melalui tindakan yang seksama dan beretika. Dalam hal ini, harapan ke depan adalah agar kejadian seperti ini menjadi bahan pelajaran bagi semua pihak. Kepolisian diharapkan untuk memperbaiki cara mereka dalam menjalankan tugas, serta meningkatkan proses pelatihan dan etika yang harus dipegang oleh setiap anggota. Sementara itu, Komisi 3 DPR dan lembaga terkait harus terus melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut benar-benar diterapkan dan tidak hanya sekadar janji tanpa realisasi. Akhir kata, isu ini adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menciptakan institusi kepolisian yang efektif dan dipercaya masyarakat. Tindakan yang diharapkan adalah tindakan nyata dan konstruktif untuk mencapai tujuan bersama dalam menegakkan hukum dan keadilan.