Rekaman video itu menyebar di grup WhatsApp (WA) dan ada juga yang menggunakan untuk unggahan di TikTok. Tanggapan terhadap berita berjudul "Satu Lagi Kades di Tulungagung Beri Dukungan Terbuka ke Paslon, Bawaslu Lakukan Penelusuran" dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari posisi hukum, etika, hingga dampak sosial-politik yang mungkin ditimbulkan. Pertama-tama, keputusan seorang kepala desa (kades) untuk memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (paslon) dalam konteks pemilihan umum (pemilu) seharusnya menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas instansi pemerintahan lokal. Kepala desa adalah pejabat publik yang seharusnya melayani semua warga tanpa memihak pada salah satu kandidat. Dukungan yang terbuka dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas, dan jika tidak ditindaklanjuti, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam pemilu. Sikap Bawaslu yang melakukan penelusuran terhadap kasus ini adalah langkah yang tepat. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses dalam pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Penelusuran ini penting untuk menindaklanjuti apakah dukungan tersebut merugikan paslon lain dan berdampak pada keadilan pemilu. Jika terbukti ada pelanggaran, tindakan tegas perlu diambil untuk menjaga integritas pemilu. Selain dari sisi hukum, dukungan terbuka dari seorang kades juga membawa implikasi etis yang signifikan. Dalam konteks tersebut, masyarakat mungkin akan meragukan independensi kades dalam memberikan pelayanan publik setelah adanya dukungan kepada salah satu paslon. Ini pun dapat menciptakan persepsi bahwa kades lebih mementingkan kepentingan politik ketimbang tugasnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kades dan pejabat publik lainnya untuk menjaga sikap netral dalam konteks pemilihan. Di sisi lain, berita ini juga mencerminkan dinamika politik lokal yang mungkin terjadi di Tulungagung. Dukungan terbuka dari seorang kades bisa jadi merupakan respons terhadap faktor-faktor tertentu, seperti adanya hubungan pribadi atau politik dengan paslon tertentu. Hal ini dapat memicu dukungan serupa dari pejabat lain, sehingga memunculkan pola dukungan yang bisa diarahkan ke satu paslon secara berlebihan, yang berpotensi merugikan kompetisi yang sehat dalam pemilu. Dari sudut pandang masyarakat, informasi seperti ini sangat penting. Warga desa harus sadar akan tindakan yang diambil oleh pemimpin mereka, dan bagaimana tindakan tersebut bisa memengaruhi proses demokrasi yang berlangsung. Kesadaran ini penting untuk membangun partisipasi aktif mereka dalam pemilihan dan untuk mengawasi para pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab kepada mereka. Secara keseluruhan, berita tersebut menggugah banyak pertanyaan dan tantangan yang harus dihadapi dalam konteks demokrasi lokal. Keredan kebijakan pelaksanaan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak, termasuk pemerintah, pengawas pemilu, dan masyarakat. Hanya dengan menjaga prinsip-prinsip ini, pemilu bisa berlangsung dengan baik, dan hasilnya dapat mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.