Satgas Anti Money Politic Polres Pasuruan Kota konsolidasi menjelang Pilkada. Mereka fokus sosialisasi dan pengawasan pelanggaran politik uang. Berita mengenai penyiagaan Satgas Anti-Money Politic Polres Pasuruan Kota menjelang Pilkada adalah langkah yang sangat signifikan dalam menjaga integritas proses pemilihan umum. Dengan maraknya praktik politik uang yang dapat merusak demokrasi, keberadaan satgas ini menunjukkan komitmen aparat kepolisian untuk menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih bersih dan adil. Hal ini penting mengingat pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat, sehingga seharusnya tidak dipengaruhi oleh praktik-praktik yang tidak etis. Pilkada yang bebas dari money politic akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ketika warga merasa bahwa suara mereka dihargai dan tidak dapat dibeli, mereka akan lebih aktif untuk terlibat dalam proses politik. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ini akan mendorong partisipasi pemilih yang lebih tinggi dan, pada gilirannya, bakal mendapatkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat. Namun, keberhasilan satgas ini tidak hanya bergantung pada tindakan aparat kepolisian saja. Diperlukan juga partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik money politic. Pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas dan program calon, bukan karena iming-iming uang, sangatlah penting. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan saluran yang aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan pembalasan. Tentu saja, langkah-langkah preventif juga perlu diambil untuk mencegah terjadinya money politic. Misalnya, penyuluhan dan kampanye kesadaran tentang dampak negatif dari praktik politik uang. Dalam hal ini, media massa juga memiliki peran yang krusial untuk mengedukasi publik mengenai praktik baik dalam pemilu, serta dampak jangka panjang dari money politic bagi keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Akhirnya, keberadaan Satgas Anti-Money Politic harus disertai dengan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah, untuk menciptakan suasana Pilkada yang bersih dan transparan. Dengan kolaborasi semua elemen tersebut, harapan untuk memiliki Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan berintegritas dapat tercapai.Pada akhirnya, penegakan hukum yang konsisten dan efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan keinginan rakyat tercermin dalam pemimpin yang mereka pilih.