Diskusi itu juga menghadirkan Dosen Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman. Berita mengenai Rocky Gerung yang menyebut nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma), sebagai satu-satunya calon yang dianggap bebas dari oligarki dalam konteks Pilgub 2024 di Kota Madiun, menarik perhatian banyak pihak. Dalam diskusi tersebut, Rocky Gerung yang dikenal sebagai seorang filosof dan komentator publik sering kali mengeluarkan pernyataan yang provoke. Pernyataan ini dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda dalam konteks demokrasi dan politik di Indonesia saat ini. Pertama, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan oligarki dalam konteks politik Indonesia. Oligarki merujuk pada kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang merasa bahwa partai politik mendominasi panggung politik, yang kadang-kadang mengesampingkan aspirasi masyarakat umum. Dengan menyatakan bahwa Risma bebas dari oligarki, Rocky menunjukkan keyakinan bahwa ia merupakan figur yang dapat diandalkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa terikat oleh kekuatan politik tertentu. Kedua, pernyataan ini juga bisa dipahami sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih kritis terhadap para calon pemimpin yang diusung pada pemilihan umum mendatang. Jika masyarakat memperhatikan dengan seksama dan mempertimbangkan siapa saja yang benar-benar mewakili kepentingan mereka, maka hal ini berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, itu juga berarti bahwa Risma harus membuktikan bahwa dirinya memang tidak terpengaruh oleh praktik-praktik oligarki yang kerap terjadi. Di sisi lain, ada tantangan yang harus dihadapi oleh Risma dan calon lainnya. Dalam kebangkitan politik populis, masyarakat cenderung lebih memilih figur yang mampu berkomunikasi langsung dengan mereka dan terbebas dari stigma politik yang negatif. Risma, sebagai Wali Kota yang terkenal dengan program-programnya di Surabaya, memiliki peluang besar untuk meraih simpati publik. Namun, dia juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan politik yang dapat mengubah citranya sebagai pemimpin yang bersih. Selain itu, sikap skeptis terhadap oligarki juga perlu diiringi dengan kesadaran bahwa tidak semua hubungan antara calon pemimpin dan partai politik adalah negatif. Beberapa partai bisa saja memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemilih untuk tidak hanya memandang satu sisi saja, tetapi juga untuk mengkaji secara mendalam hubungan calon dengan partai politik yang mendukungnya. Akhir kata, pernyataan Rocky Gerung membuka ruang bagi diskusi yang lebih luas mengenai kondisi politik di Indonesia menjelang Pilgub 2024. Ini juga menjadi kesempatan bagi publik untuk mengevaluasi calon pemimpin mereka tidak hanya dari latar belakang, namun juga dari komitmen mereka terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, harapan untuk memiliki pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat mungkin akan menjadi kenyataan jika masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.