Paslon wali kota Medan Hidayatullah-Yasyir Ridho Loebis janji berikan Rp 100 juta per lingkungan. Termasuk Rp 5 juta per bulan untuk Kepling. Berita mengenai Hidayatullah-Yasyir yang menjanjikan Rp 100 juta per lingkungan di Medan tentunya menarik perhatian dan memunculkan berbagai pertanyaan. Dalam konteks politik dan sosial saat ini, janji seperti ini seringkali dianggap sebagai strategi untuk menarik suara pemilih, terutama menjelang pemilihan umum. Bagi sebagian masyarakat, kebijakan tersebut mungkin terlihat sebagai bentuk perhatian dan komitmen calon pemimpin terhadap warga yang mereka wakili. Namun, sejauh mana janji tersebut dapat direalisasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat adalah hal yang perlu dicermati lebih lanjut. Pertama-tama, penting untuk analisis konteks di mana janji ini dibuat. Apakah terdapat program-program konkret yang mendasari tawaran Rp 100 juta ini? Dalam banyak kasus, janji-janji politik seringkali hanya sekadar penyampaian harapan tanpa adanya rencana kerja yang jelas dan terukur. Masyarakat berhak untuk menuntut transparansi dan kejelasan mengenai penggunaan dana tersebut. Apakah dana tersebut akan digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau sektor lainnya yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan lingkungan mereka? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini perlu diajukan agar masyarakat tidak terjebak dalam janji-janji kosong. Kedua, pendekatan yang digunakan dalam penyaluran dana juga harus diperhatikan. Siapa yang akan mengelola dana tersebut, dan bagaimana mekanisme distribusinya? Jika tidak ada sistem yang baik dalam pengelolaan dana, langkah ini bisa berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau ketidakmerataan dalam distribusi bantuan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran tersebut, sehingga mereka dapat memiliki suara dalam penggunaan dana yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain itu, perlu juga untuk mendorong diskusi publik mengenai janji ini. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan harapan mereka terhadap program yang diusulkan. Keterlibatan publik dalam proses tersebut tidak hanya akan memperkuat akuntabilitas, tetapi juga membuat masyarakat merasa memiliki bagian dari setiap keputusan yang diambil. Selain itu, dampak jangka panjang dari dana tersebut harus menjadi fokus utama, bukan hanya pencapaian jangka pendek. Dengan latar belakang tersebut, besar harapan kita agar janji Rp 100 juta ini tidak hanya menjadi retorika politik belaka, tetapi benar-benar mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Medan. Proses evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran. Namun, masyarakat juga harus bersikap kritis dan tidak mudah terbuai oleh janji-janji yang mungkin tampak menggiurkan, tetapi tidak disertai dengan rencana yang jelas. Kesimpulannya, penawaran Rp 100 juta per lingkungan oleh Hidayatullah-Yasyir adalah sebuah langkah yang bisa dianggap positif, namun harus diiringi dengan pertanggungjawaban yang jelas dan keterlibatan masyarakat. Sebelum menjatuhkan pilihan, masyarakat sebaiknya mengevaluasi dengan cermat setiap janji yang diucapkan oleh calon pemimpin mereka, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik. Dengan demikian, kita semua berperan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih transparan.