Ia baru-baru ini mengecam Isa Zega soal pakai busana perempuan saat Umrah. Diketahui, Isa Zega alias Adrena Isa Zega adalah seorang transgender. Berita tentang Mufti Anam, seorang anggota DPR yang mengkritik tindakan Isa Zega yang merupakan transgender dan melakukan umrah dengan busana wanita, menyoroti isu sosial dan politik yang kompleks di Indonesia. Dalam konteks ini, Mufti Anam mewakili kelompok yang mungkin masih memegang nilai-nilai tradisional terkait gender dan cara berpakaian, khususnya dalam konteks agama. Sikapnya menunjukkan adanya perdebatan berkelanjutan mengenai penerimaan gender dan identitas di masyarakat Indonesia yang plural ini. Salah satu aspek penting dari berita ini adalah bagaimana masyarakat menangkap dan merespons isu gender. Indonesia memiliki beragam budaya dan kepercayaan yang berbeda, yang sering kali mempengaruhi pandangan individu dan kelompok terhadap transgender dan isu gender lainnya. Kritikan yang disampaikan oleh Mufti Anam mencerminkan pandangan konservatif yang masih kuat di tengah masyarakat. Ini memperlihatkan betapa kompleksnya situasi yang dihadapi oleh individu transgender, yang sering kali terpinggirkan dan berjuang untuk diterima dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks agama. Di sisi lain, kasus Isa Zega membawa perhatian pada perlunya dialog yang lebih konstruktif dalam masyarakat. Alih-alih mengutuk, seharusnya ada upaya untuk memahami pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh transgender. Pendekatan toleransi dan pengertian bisa menjadi jembatan untuk mengurangi stigma serta diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok marginal ini. Pemberitaan semacam ini seharusnya mendorong kita untuk berpikir kritis tentang bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki identitas gender yang berbeda. Selain itu, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing, termasuk dalam hal pemilihan busana saat beribadah. Demikian juga, perspektif agama yang berbeda tentang gendres dan identitas harus dihormati, selama tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, pendekatan dialogis yang inklusif dan menghormati perbedaan akan semakin mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis. Berita ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh legislatif dalam menyikapi isu sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Para pembuat kebijakan diharapkan tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan hak semua individu. Dengan membangun kebijakan yang mendukung keberagaman, legislatif dapat berkontribusi pada pengurangan ketegangan sosial yang sering kali muncul akibat perbedaan pandangan tentang gender dan identitas. Akhirnya, situasi ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa berpindah dari sikap menghakimi menuju sikap memahami. Perubahan sosial tidak akan terjadi dalam sekejap, tetapi dengan dialog yang berkelanjutan dan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu gender, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana setiap individu, terlepas dari identitas dan pengalamannya, dapat hidup dengan bermartabat dan dihormati.