Ia memimpin DKI Jakarta selama 2 tahun lamanya sejak 17 Oktober 2022 sampai dengan 18 Oktober 2024. Berita mengenai rincian harta kekayaan Heru Budi Hartono, yang menjabat sebagai eks penjabat Gubernur DKI Jakarta, mengangkat isu yang cukup penting dan sering menjadi perhatian publik, terutama mengenai transparansi pejabat publik dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan. Dalam konteks ini, pengungkapan harta kekayaan pejabat publik menjadi hal yang esensial untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparansi semacam ini dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Harta kekayaan yang teridentifikasi, seperti kas setara kas yang fantastis, bisa menarik perhatian masyarakat mengenai gaya hidup dan pengelolaan keuangan pejabat tersebut. Terdapat dua sudut pandang dalam menanggapi situasi ini; di satu sisi, jika harta tersebut diperoleh secara sah dan melalui cara yang etis, maka hal itu menunjukkan keberhasilan individu dalam meraih keberhasilan ekonomis. Di sisi lain, jika terdapat pertanyaan mengenai mekanisme di balik pengumpulan kekayaan tersebut, maka masyarakat berhak untuk meminta penjelasan. Isu mengenai pengelolaan sumber daya publik juga hadir dalam perdebatan ini. Seorang pejabat yang memiliki harta kekayaan yang besar harus memiliki tanggung jawab ekstra dalam mengelola sumber daya daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pribadi tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jika harta kekayaan individu tidak sejalan dengan pelayanannya sebagai pejabat publik, maka hal ini berpotensi mengancam legitimasi dan kepercayaannya di mata publik. Dalam masyarakat yang demokratis, publik berhak mengawasi perilaku pemimpin mereka. Pengungkapan harta kekayaan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menilai karakter dan integritas pejabat publik. Situasi ini juga dapat mendorong diskusi yang lebih luas tentang reformasi dan perbaikan dalam sistem pemerintahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan adil. Terakhir, berita seperti ini dapat menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya agar lebih berhati-hati dalam hal transparansi dan integritas. Ini adalah momen yang baik untuk menyoroti pentingnya etika dalam pemerintahan dan praktik pengelolaan yang baik, serta memperkuat sistem regulasi yang ada untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan kepentingan publik. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap pemimpin mereka ke depan.