Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti mempertanyakan lambannya penanganan Peninjauan Kembali (PK) kasus Vina Cirebon oleh Mahkamah Agung (MA). Berita mengenai transparansi di Mahkamah Agung, khususnya terkait kasus Vina dan vonis Ronald Tannur, menunjukkan adanya keprihatinan yang meluas dalam masyarakat mengenai sistem peradilan di Indonesia. Transparansi adalah elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, dan ketika masyarakat merasa bahwa proses hukum tidak terbuka, hal ini dapat menimbulkan keraguan akan keadilan yang diberikan. Kasus Vina yang viral di media sosial dan menarik perhatian luas menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa vonis terhadap Ronald Tannur, yang diduga memiliki kemiripan dengan kasus Vina, tidak konsisten atau tidak adil, maka akan muncul semangat skeptis terhadap legitimasi keputusan hukum. Situasi ini mempertegas bahwa penting bagi lembaga peradilan untuk menjelaskan alasan di balik setiap keputusan agar publik dapat memahami dan menerima hasilnya. Lebih jauh lagi, kurangnya transparansi dalam proses peradilan dapat menyebabkan munculnya stigma dan persepsi negatif terhadap independensi lembaga. Ketika keputusan tampak bias atau tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang kuat, maka bisa jadi hal ini memicu konsekuensi yang lebih luas, seperti meningkatnya ketidakpuasan rakyat dan potensi aksi protes. Dalam konteks ini, penting bagi Mahkamah Agung untuk tidak hanya mengeluarkan keputusan yang tepat secara hukum, tetapi juga untuk melakukan pendekatan yang lebih terbuka dalam menjelaskan proses dan pertimbangan hukum yang digunakan. Salah satu solusi untuk isu transparansi ini adalah penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan. Misalnya, publikasi putusan secara daring dan penjelasan mendalam mengenai proses hukum di balik setiap keputusan dapat membantu masyarakat memahami konteks dan dasar pemikiran dari Mahkamah Agung. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme dan prosedur peradilan. Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan sangat bergantung pada keseriusan lembaga dalam berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa langkah tersebut, potensi untuk mendiskreditkan sistem peradilan akan terus mengemuka, dan masyarakat akan mencari alternatif lain untuk menuntut keadilan. Oleh karena itu, inisiatif untuk meningkatkan transparansi di Mahkamah Agung harus menjadi prioritas sehingga dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efisien, dan dapat diandalkan.