Puluhan mahasiswa di Probolinggo Cipayung Probolinggo Raya mendeklarasikan pilkada damai dan aman. Salah satu yang disuarakan menolak politik uang. Berita tentang deklarasi puluhan mahasiswa Probolinggo Raya yang menolak politik uang adalah sebuah langkah positif dalam konteks demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia. Politik uang telah menjadi masalah yang mengganggu sistem pemilihan umum dan menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk merusak integritas proses demokrasi, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, serta menciptakan ketidakadilan dalam persaingan politik. Dengan adanya aksi deklarasi ini, para mahasiswa menunjukkan kesadaran politik yang tinggi dan komitmen untuk memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Melibatkan mahasiswa dalam isu-isu yang berkaitan dengan politik uang sangat penting, mengingat mereka adalah generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Tindakan mereka tidak hanya berkontribusi pada upaya pencegahan politik uang, tetapi juga bisa memicu diskusi yang lebih luas di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pemilihan yang jujur dan adil. Dalam konteks ini, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang mampu mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan peka terhadap masalah-masalah sosial-politik. Deklarasi ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendidikan politik. Mahasiswa perlu diajak untuk memahami dampak negatif dari politik uang dan bagaimana hal itu dapat mencederai suara rakyat. Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif terlibat dalam proses politik yang bersih dan transparan. Kegiatan semacam ini juga bisa menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat luas tentang konsekuensi dari politik uang serta alternatif yang lebih baik untuk pembiayaan kampanye dan pemilihan umum. Namun, tindakan deklarasi semacam ini juga perlu diikuti dengan langkah-langkah nyata untuk mendukung gerakan tersebut. Masyarakat, terutama mahasiswa, harus terus dilibatkan dalam forum-forum diskusi, seminar, dan workshop yang membahas integritas dalam politik. Selain itu, perlu ada kolaborasi dengan institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi pemuda untuk menciptakan lingkungan yang mendukung praktik politik yang bersih. Akhirnya, penting untuk mengingat bahwa penolakan terhadap politik uang tidak hanya menjadi tugas mahasiswa, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Semua pihak harus bersama-sama berkomitmen untuk menjaga dan memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Hanya dengan kolaborasi yang solid antara berbagai pihak, diharapkan upaya menolak politik uang dapat membuahkan hasil dan mengarah pada pemilihan umum yang lebih berkualitas dan berintegritas.