Beredar video yang memperlihatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tidak diborgol ketika diperiksa di Kantor Polda Sumbar. Berita mengenai video viral AKP Dadang Iskandar yang terlihat tidak diborgol dan merokok saat diperiksa memang telah menarik perhatian publik dan memicu perdebatan. Dalam situasi yang seharusnya mencerminkan penegakan hukum yang tegas, perilaku yang ditunjukkan dalam video tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan etika kepolisian. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, terutama di tengah upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks ini, pernyataan Polda Sumbar yang menyebutkan bahwa perilaku tersebut adalah bagian dari "taktik" menjadi sorotan. Taktik dalam konteks penegakan hukum tidak seharusnya memunculkan kesan bahwa aparat cenderung bersikap santai atau tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Justru, tindakan-tindakan seperti ini bisa merugikan citra kepolisian yang tengah berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penggunaan taktik yang tidak sesuai dapat merusak kepercayaan publik dan memperburuk persepsi negatif yang mungkin sudah ada. Lebih jauh lagi, video ini menjelaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan aparat hukum. Swift justice atau keadilan yang cepat tidak hanya berarti penangkapan atau penuntutan, tetapi juga bagaimana proses tersebut dilakukan. Kondisi di mana seorang petugas dengan bebas merokok dan tidak diborgol menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam penegakan hukum, serta ketidakadilan bagi mereka yang terlibat dalam kasus yang sama. Hal ini juga dapat menciptakan persepsi bahwa ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada individu tertentu berkat posisi atau jabatan mereka. Dari sisi masyarakat, reaksi terhadap video ini menunjukkan bahwa ada harapan yang tinggi terhadap kepolisian untuk bertindak dengan adil dan berintegritas. Ketidakpuasan masyarakat sering kali dipicu oleh ketidakadilan yang mereka lihat, dan video ini berpotensi memperburuk jarak antara polisi dan masyarakat. Ini penting untuk menjadi pelajaran bagi kepolisian, agar mereka lebih berhati-hati dalam setiap tindakan dan taktik yang mereka gunakan dalam menjalankan tugas, terutama di era digital di mana informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Akhirnya, kasus ini berpotensi untuk menjadi momentum bagi reformasi dalam institusi kepolisian. Publik berhak untuk meminta penjelasan yang lebih jelas dan mengharapkan tindakan perbaikan. Jika kepolisian ingin mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, tindakan tegas dan pembenahan internal harus dilakukan. Selain itu, sosialisasi mengenai bagaimana aparat seharusnya bertindak dalam menjalankan tugas juga perlu ditingkatkan, agar masyarakat tahu bahwa mereka memiliki keamanan dan keadilan yang dijamin secara merata.