Mendikdasmen Prof. Abdul Mu'ti merespons perintah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghapus PPDB Zonasi Berita tentang penghapusan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi sesuai perintah Wakil Presiden Gibran tentu menjadi topik yang menarik dan kontroversial, mengingat sistem ini telah menjadi bagian penting dari tata kelola pendidikan di Indonesia. PPDB Zonasi bertujuan untuk meratakan distribusi siswa di sekolah-sekolah, menghindari penumpukan siswa di satu sekolah tertentu, serta memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak di wilayah tertentu. Namun, keputusan untuk menghapus sistem ini mencerminkan adanya keinginan untuk mengevaluasi dan mencari alternatif yang lebih baik dalam pelaksanaan pendidikan. Ada beberapa alasan di balik penghapusan sistem PPDB Zonasi. Salah satunya adalah kritik yang muncul terkait dengan keterbatasan dalam memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa. Misalnya, dalam beberapa kasus, siswa yang tinggal di zona tertentu mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap kualitas pendidikan yang baik, karena faktor-faktor seperti kondisi sosial ekonomi dan keberadaan sekolah yang berkualitas di sekitarnya. Dengan menghapus sistem zonasi, diharapkan siswa dapat lebih leluasa memilih sekolah yang menurut mereka sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Namun, penghapusan sistem PPDB Zonasi juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu dampaknya adalah kemungkinan terjadinya kembali penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit, yang bisa berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sekolah-sekolah dengan reputasi baik mungkin akan mengalami tekanan lebih tinggi dalam hal penerimaan siswa, sementara sekolah-sekolah lainnya bisa mengalami kesulitan dalam menarik siswa. Oleh karena itu, perlu ada regulasi dan kebijakan yang jelas untuk mencegah permasalahan ini. Proses yang sedang berjalan dan disampaikan oleh Mendikdasmen tentunya sangat penting untuk diikuti. Transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci dalam implementasi kebijakan baru ini. Semua pihak perlu dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan, sehingga tidak hanya mendengarkan suara dari satu sisi tetapi juga mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat. Ini juga penting untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua dan siswa. Pendidikan adalah salah satu fondasi penting bagi perkembangan suatu bangsa, oleh karena itu setiap kebijakan haruslah berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif. Keputusan untuk mengubah sistem PPDB harus disertai dengan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang mereka. Sementara itu, perlu juga dieksplorasi alternatif lain untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua siswa, seperti pengembangan program beasiswa, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Identifikasi kebutuhan dan tantangan di lapangan juga harus dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, penghapusan PPDB Zonasi membuka ruang bagi evaluasi yang lebih mendalam terhadap sistem pendidikan di Indonesia, namun harus dilakukan secara hati-hati dan terencana agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan masyarakat menjadi lebih penting dari sebelumnya dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata.