Dua tahun pasca-gempa, ratusan siswa di Cianjur masih belajar di tenda darurat. Apa penyebabnya? Berita mengenai tertundanya pembangunan dua Sekolah Dasar (SD) di Cianjur pasca gempa adalah sebuah refleksi dari tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah yang rawan bencana. Gempa yang terjadi beberapa waktu lalu bukan hanya mengakibatkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis masyarakat, termasuk proses belajar mengajar yang terganggu. Penundaan pembangunan ini menyoroti pentingnya perhatian yang lebih besar terhadap infrastruktur pendidikan, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana alam. Salah satu penyebab tertundanya pembangunan tersebut mungkin terkait dengan alokasi anggaran yang tidak memadai atau kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Dalam situasi seperti ini, adalah krusial bagi pemerintah untuk segera mengidentifikasi masalah dan mengambil langkah-langkah solutif. Pengadaan anggaran yang transparan dan efisien, serta pidato kebijakan yang tepat, sangat diperlukan agar bangunan sekolah dapat segera terealisasi. Selain itu, penundaan ini juga dapat memengaruhi tingkat pendidikan dan perkembangan anak-anak di Cianjur. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga merupakan lingkungan sosial yang penting bagi anak-anak untuk berkembang. Dengan terhambatnya pembangunan sekolah, anak-anak mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dalam waktu yang lebih lama. Ini tentu berisiko meningkatkan angka putus sekolah dan menurunkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Pembangunan pasca-bencana seharusnya menjadi prioritas utama, terutama dalam konteks pendidikan. Selama dua tahun terakhir, masyarakat Cianjur harusnya sudah dapat melihat perkembangan yang signifikan dalam perbaikan infrastruktur. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem perencanaan yang dapat merespons dengan cepat terhadap dampak bencana. Lebih jauh lagi, pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah bencana perlu diterapkan agar situasi serupa tidak terulang di masa depan. Ini termasuk pembangunan fisik yang tahan gempa serta integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam kurikulum. Dengan demikian, generasi mendatang akan lebih siap dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengatasi situasi darurat. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan mendalam dalam manajemen pendidikan di daerah yang rentan bencana. Penundaan pembangunan dua SD di Cianjur adalah cerminan dari masalah yang lebih luas, dan ini memerlukan tindakan serta perhatian dari semua pihak terkait—di mulai dari pemerintah hingga masyarakat setempat. Hanya dengan kerjasama yang baik dan kebijakan yang tepat, kita bisa meminimalisir dampak dari bencana dan memastikan hak pendidikan setiap anak terpenuhi.