Di media sosial viral dua video yang memperlihatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar, penembak AKP Ulil Ryanyo Anshar Berita mengenai insiden penembakan antara dua anggota polisi, AKP Dadang Iskandar dan AKP Ulil, memang mencuri perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Situasi semacam ini, yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri, selalu menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan disiplin di lingkungan kepolisian. Kejadian ini tidak hanya menggugah keprihatinan, tetapi juga menjadi sorotan terhadap bagaimana sistem pengawasan dan pelatihan aparat keamanan dijalankan. Dalam video yang beredar, terlihat AKP Dadang dalam kondisi tertentu yang mencolok, seperti tidak diborgol dan sifatnya yang tampak santai. Ini menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap cara aparat menangani situasi kritis. Dalam banyak kasus, masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap penegakan hukum dan pengendalian diri para petugas. Ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Selain itu, insiden semacam ini juga mencerminkan perlunya evaluasi mendalam mengenai pelatihan dan psikologis anggota polisi. Jika seorang anggota kepolisian bisa terlibat dalam tindakan ekstrem seperti penembakan, maka kita perlu mempertanyakan lagi bagaimana pemilihan, pelatihan, dan pengawasan terhadap anggota tersebut. Apakah mereka telah menerima pembekalan yang cukup mengenai etika, moralitas, dan penanganan situasi konflik? Satu hal yang harus dicatat adalah dampak besar dari beredarnya video tersebut di media sosial. Dalam era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan cepat, dan opini publik terbentuk dalam waktu singkat. Video yang menunjukkan momen tersebut dapat memicu kemarahan dan kekhawatiran di antara masyarakat, yang berpotensi memperburuk reputasi kepolisian. Reaksi publik yang tidak terkelola baik dapat membuka peluang untuk kerusuhan sosial, terutama jika tidak ada penjelasan yang jelas dari pihak kepolisian. Pengawasan internal di institusi kepolisian juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Kejadian seperti ini menegaskan bahwa perlu ada transparansi dan akuntabilitas lebih dalam setiap tindakan anggota kepolisian. Masyarakat berhak untuk mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai tindakan para petugas dan hasil dari investigasi internal yang dilakukan. Akhirnya, insiden ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan aparat hukum memiliki konsekuensi yang luas. Diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dari pihak kepolisian untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang di masa depan. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki dan meninjau kembali prosedur operasional standar, sistem pelatihan, dan mekanisme pengawasan agar polisi dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional dan bertanggung jawab.