Aturan atas kepemilikan dan penggunaan senjata oleh anggota kepolisian telah diatur ketat dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009. Kasus yang berjudul 'Kasus Polisi Tembak Polisi, Bagaimana Aturan Senjata Api Bagi Anggota?' menunjukkan adanya masalah serius yang perlu diperhatikan terkait pengaturan penggunaan senjata api di kalangan aparat penegak hukum. Insiden semacam ini bukan hanya mencerminkan kekurangan dalam pelatihan maupun disiplin, tetapi juga dapat erosi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengendalian senjata api dalam kepolisian. Pertama-tama, perlu ditinjau kembali pelatihan yang diberikan kepada anggota kepolisian terkait penggunaan senjata api. Pelatihan yang tidak memadai bisa berakibat fatal, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Setiap anggota polisi harus sepenuhnya memahami prosedur dan aturan dalam penggunaan senjata api, serta situasi-situasi yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan mematikan. Penguatan pelatihan, termasuk simulasi situasi nyata dan penanganan konflik, menjadi esensial untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kedua, pengawasan internal di kepolisian harus diperketat. Insiden ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam hal penggunaan senjata api. Misalnya, setiap kali senjata api digunakan, baik dalam konteks penegakan hukum atau dalam situasi lain, harus ada proses evaluasi dan pelaporan yang jelas. Dengan cara ini, jika terjadi penyalahgunaan atau kelalaian, pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diidentifikasi dan ditindak tegas. Di samping itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap kepolisian. Kasus serupa dapat memicu ketidakpuasan dan ketakutan di kalangan warga. Oleh karena itu, lembaga kepolisian perlu berkomunikasi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi ini. Hal ini bisa mencakup pelaksanaan forum diskusi antara polisi dan masyarakat untuk membahas isu-isu terkait penggunaan senjata dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Terakhir, harus ada kebijakan yang jelas mengenai penggunaan senjata oleh anggota kepolisian di lapangan. Hal ini mencakup pemberian batasan dalam situasi-situasi tertentu dan penerapan sanksi tegas bagi anggota yang melanggar aturan. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian tragis ini dan membantu membangun kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Melalui reformasi yang berkelanjutan, institusi kepolisian bisa berfungsi efektif dan profesional demi keamanan dan ketertiban masyarakat.