Polemik mengenai surat suara Pilkada Banjarbaru terus bergulir. Nasib surat suara menjadi tidak jelas setelah KPU mendiskualifikasi Aditya-Said Berita mengenai 'Belum Ada Kepastian Juknis Surat Suara Pilkada Banjarbaru' menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya di Banjarbaru. Situasi ini mencerminkan pentingnya regulasi dan petunjuk teknis (juknis) dalam proses demokrasi. Juknis berfungsi sebagai panduan bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu hingga pemilih itu sendiri. Tanpa kepastian mengenai juknis, terdapat risiko besar terhadap transparansi dan kelancaran pelaksanaan Pilkada. Salah satu dampak dari ketidakpastian juknis adalah potensi kebingungan di kalangan pemilih. Pemilih mungkin tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara memberikan suara mereka atau informasi apa yang harus ada di surat suara. Ketidakjelasan ini bisa menurunkan partisipasi pemilih dan merusak legitimasi hasil pemilihan. Dalam konteks demokrasi yang sehat, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihargai. Selain itu, belum ada kepastian mengenai juknis surat suara juga dapat mengganggu proses persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU. Mereka membutuhkan waktu yang cukup untuk menyusun, mencetak, dan mendistribusikan surat suara sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Jika juknis masih belum jelas, KPU mungkin akan mengalami kesulitan dalam merencanakan tahapan-tahapan pemilu dengan baik, yang pada akhirnya dapat berdampak pada terlambatnya pelaksanaan pemilu. Lebih jauh, situasi ini juga menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antar instansi terkait. Koordinasi antara pemerintah daerah, KPU, dan pihak-pihak lainnya sangat penting untuk memastikan semua langkah yang diambil dalam persiapan pemilihan sesuai dengan regulasi yang ada. Transparansi dalam komunikasi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang sedang berjalan. Masyarakat perlu merasa bahwa mereka mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu agar terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Pada akhirnya, situasi ketidakpastian ini harus segera ditangani agar Pilkada Banjarbaru dapat berlangsung dengan sukses. Penegakan hukum yang konsisten dan penerapan prosedur yang jelas akan membantu memastikan kestabilan dan kehandalan pemilu. Semua pihak, termasuk penyelenggara, calon kepala daerah, dan masyarakat, perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan pemilihan yang aman, transparan, dan adil. Langkah-langkah yang tepat dan responsif akan membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan mendukung penguatan demokrasi di seluruh daerah, termasuk Banjarbaru.