Mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin mengabaikan panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berita mengenai Sahbirin Noor yang mengabaikan panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciptakan perhatian publik yang signifikan, terutama dalam konteks upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai mantan Gubernur Kalimantan Selatan, sikap Sahbirin Noor yang tidak memenuhi panggilan KPK menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Panggilan KPK seharusnya dijadikan sebagai kesempatan untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan bahwa seorang pejabat publik siap untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selama masa jabatannya. Ketidakpatuhan terhadap panggilan KPK bisa diartikan sebagai sinyal buruk mengenai keseriusan individu tersebut dalam menghadapi dugaan kasus korupsi. Apalagi sebagai mantan gubernur, seharusnya Sahbirin Noor menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam hal penegakan hukum dan etika publik. Dalam konteks ini, KPK perlu mengambil langkah tegas untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi siapapun, termasuk para pejabat tinggi. Jika perlu, langkah jemput paksa bisa menjadi opsi yang diperlukan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Sikap pencitraan diri yang ditunjukkan beberapa pejabat publik, termasuk Sahbirin Noor, seringkali mengaburkan nilai-nilai integritas dan kejujuran. Dalam era di mana transparansi dan akuntabilitas semakin menjadi sorotan, tindakan mengabaikan panggilan hukum seperti ini mengkhianati kepercayaan yang diberikan masyarakat. Publik berhak mengetahui apa yang terjadi di balik tindakan-tindakan para pemimpin mereka. Dengan demikian, tindakan KPK untuk mengambil pendekatan lebih tegas, termasuk potensi jemput paksa, seharusnya mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai bagian dari penegakan hukum yang adil. Disisi lain, perlu juga diperhatikan bahwa proses hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. KPK harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memberikan kesempatan yang adil bagi Sahbirin Noor untuk membela diri. Masyarakat perlu diingatkan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosialnya, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Dalam konteks ini, KPK diharapkan bisa menjaga citra profesionalisme dalam setiap langkah yang diambil. Akhirnya, berita ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi KPK dalam memerangi praktik korupsi di Indonesia. Tindakan tegas dan konsisten dari KPK sangat penting dalam menciptakan efek jera bagi para pelaku korupsi yang merasa tidak terikat oleh hukum. Sementara itu, masyarakat pun perlu aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui partisipasi dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi di lingkungan mereka. Kesadaran dan partisipasi publik memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap korupsi.