Pemerintah berencana untuk memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane ke Filipina. Habiburokhman, menilai tindakan tersebut sudah benar. Berita tentang pemulangan Mary Jane Veloso, seorang narapidana di Indonesia yang terjerat kasus narkotika, menjadi sorotan yang cukup signifikan dalam konteks politik hukum di Indonesia. Tanggapan Habiburokhman, yang merupakan politisi dari Partai Gerindra, menunjukkan adanya perkembangan dalam pendekatan hukum yang sedang diupayakan di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus terkait narkoba. Pemulangan Mary Jane mencerminkan upaya pemerintah untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penerapan hukum, sekaligus menciptakan narasi baru mengenai penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Satu sisi yang dapat dilihat dari sikap Habiburokhman adalah pengakuan akan pentingnya mengoptimalkan aspek politik hukum. Dalam banyak kasus, penerapan hukum seringkali lepas dari konteks sosial dan kemanusiaan. Pemulangan Mary Jane menjadi satu peluang untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu melaksanakan keputusan hukum yang lebih humanis, dengan mempertimbangkan latar belakang pemidanaan seseorang. Ini adalah langkah penting dalam reformasi hukum yang mengedepankan keadilan dan kemanusiaan. Namun, di sisi lain, berita ini juga mengundang berbagai macam pandangan. Beberapa kalangan masih menilai bahwa keputusan merelokasi Mary Jane bukanlah solusi yang patut diandalkan, mengingat dampak dari peredaran narkoba yang sangat serius. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hukum narkoba, di sisi lain, sering kali dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memberantas masalah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan kemanusiaan dan kebutuhan untuk menjaga keamanan publik. Penting untuk memperhatikan bahwa hukum tidak hanya sekadar masalah bagaimana menegakkan aturan, tetapi juga tentang bagaimana memulihkan kondisi sosial di masyarakat. Dengan mengedepankan pemulangan Mary Jane, Habiburokhman dan para pendukungnya menggugah masyarakat untuk melihat bahwa setiap individu berhak atas kesempatan kedua, terutama bagi mereka yang terjebak dalam jaringan kejahatan karena berbagai faktor, termasuk kondisi sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, pemulangan Mary Jane bisa dipandang sebagai langkah menuju pertanggungjawaban sosial yang lebih besar. Hal ini bisa menjadi jembatan untuk mendorong diskusi lebih lanjut tentang bagaimana Indonesia bisa memperbaiki sistem hukumnya, khususnya dalam hal penanganan kejahatan narkoba. Sebuah pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya memandang individu dari sudut pandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang perlu dibantu dan diberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Sebagai penutup, situasi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap kebijakan hukum yang diterapkan haruslah bertujuan untuk memastikan keadilan sosial yang lebih luas. Pemulangan Mary Jane bukan sekadar langkah teknis dalam sistem peradilan, tetapi juga menggambarkan perjalanan menuju keadilan yang lebih abadi. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa penegakan hukum yang humanis, jika dilakukan dengan benar, bisa menggiring Indonesia menuju arah yang lebih positif, baik dari segi penegakan hukum maupun penciptaan masyarakat yang lebih adil dan beradab.