Usulan mengenai retribusi kantin sekolah di Jakarta muncul ke permukaan. Sontak, wacana tersebut menuai banyak kritik. Berita mengenai wacana penarikan retribusi kantin sekolah di Jakarta yang menuai kritik mencerminkan perdebatan yang lebih besar tentang kebijakan pendidikan dan aksesibilitas bagi siswa. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap siswa, orang tua, dan pengelola sekolah. Pertama-tama, retribusi kantin sekolah sering kali menjadi beban tambahan bagi orang tua yang sudah menghadapi berbagai pengeluaran lainnya. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, terutama setelah pandemi, banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kantin sekolah dikenakan retribusi, ini bisa membuat pendidikan menjadi kurang terjangkau bagi keluarga yang kurang mampu, dan pada akhirnya dapat memengaruhi kesejahteraan siswa. Di sisi lain, pihak pemerintah atau pengelola sekolah mungkin melihat retribusi sebagai cara untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan di kantin. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa kualitas makanan dan aksesibilitas bukan hanya soal finansial. Peningkatan kualitas layanan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan tidak memberatkan siswa dan orang tua. Kritik terhadap wacana ini juga menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Ada kebutuhan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi pendidikan anak. Dengan melibatkan orang tua dan komunitas, keputusan yang diambil bisa lebih bijak dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Selain itu, penting untuk memperhatikan alternative solusi. Alih-alih menarik retribusi, mungkin bisa ada bentuk kontribusi lain yang lebih adil dan berkelanjutan. Misalnya, menggandeng sponsor atau kerjasama dengan pelaku usaha lokal untuk menyediakan makanan sehat dengan harga terjangkau. Dengan demikian, siswa tetap mendapatkan akses ke makanan bergizi tanpa membebani orang tua terlalu berat. Melihat situasi ini, sepertinya ada kelalaian dalam memahami keadaan sosial dan ekonomi keluarga di Jakarta. Kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak sosial bisa memperburuk kesenjangan yang sudah ada. Sebaiknya, kebijakan terkait pendidikan harus diarahkan untuk mendukung semua siswa, bukan justru menciptakan hambatan bagi mereka. Akhirnya, kritik yang mengemuka seharusnya direspons dengan kebijaksanaan. Mendengarkan suara masyarakat dan mempertimbangkan pandangan yang beragam adalah langkah penting dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih baik dan lebih adil. Harapannya, keputusan yang diambil akan bermanfaat bagi semua pihak, terutama siswa yang merupakan generasi penerus bangsa.