Pramono Anung mengaku telah menyiapkan sejumlah cara untuk mengurai kemacetan yang selama ini menjadi masalah akut di Ibu Kota jika terpilih di Pilgub 2024. Berita mengenai janji Pramono untuk membuat Transjabodetabek yang gratis bagi 15 golongan menjadi sorotan menarik di tengah upaya pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang lebih baik. Inisiatif ini dapat dianggap sebagai langkah positif menuju aksesibilitas dan pemerataan layanan transportasi, terutama bagi kelompok-kelompok yang mungkin secara ekonomi kurang beruntung. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan mobilitas masyarakat akan meningkat, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta memberikan dampak positif terhadap kemacetan dan polusi udara di daerah Jabodetabek. Di sisi lain, kebijakan semacam ini juga memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan dari semua pihak terkait. Penyelenggaraan transportasi publik harus disertai dengan infrastruktur yang baik, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna. Jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, harapan untuk mengurangi kemacetan bisa saja tidak terwujud. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai kebutuhan masyarakat dan bagaimana sistem Transjabodetabek dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, keputusan untuk memberikan layanan gratis kepada 15 golongan juga membuka diskusi mengenai siapa yang termasuk dalam kategori tersebut. Apakah hanya mereka yang berpenghasilan rendah atau juga mencakup penyandang disabilitas, pelajar, dan kelompok rentan lainnya? Kriteria yang jelas dan transparan perlu ditetapkan agar program ini dapat dijalankan secara adil dan tepat sasaran. Tak kalah penting, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan juga akan memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan program ini. Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan harapan mereka terkait layanan transportasi publik. Melalui dialog yang konstruktif, pihak pemerintah dapat mendapatkan perspektif yang lebih luas dan merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selanjutnya, keberhasilan program ini juga tergantung pada konsistensi dan komitmen pemerintah dalam memelihara layanan yang ada. Setelah proses implementasi, wajib dilakukan evaluasi berkala untuk mengukur dampak dan efektivitas transportasi yang disediakan. Jika ditemukan kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat, perlu dilakukan peninjauan terhadap kebijakan dan implementasinya. Dalam hal pendanaan, aspek keberlanjutan juga harus menjadi perhatian utama. Meski program ini ditawarkan secara gratis, biaya operasional dan pemeliharaan harus dikelola dengan bijak agar tidak mengganggu anggaran pemerintah daerah atau negara. Kerjasama dengan sektor swasta juga bisa menjadi solusi, tentunya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Secara keseluruhan, berita ini menandakan upaya positif pemerintah dalam meningkatkan layanan transportasi publik, namun harus diimbangi dengan perencanaan dan implementasi yang cermat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika dilaksanakan dengan baik, program ini bisa menjadi model bagi inisiatif serupa di daerah lain dan berkontribusi terhadap pengembangan kota yang berkelanjutan.