Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tahun depan dikhawatirkan memukul daya beli masyarakat. Berita mengenai kemungkinan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen memang menjadi perhatian banyak pihak, khususnya terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang vital, tetapi setiap perubahan kebijakan pajak perlu dievaluasi secara cermat karena dapat memberikan efek domino pada sektor lain, termasuk daya beli masyarakat. Kenaikan PPN dapat dianggap sebagai langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang mungkin diharapkan dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan kesejahteraan. Namun, ketika PPN naik, potensi dampaknya terhadap daya beli masyarakat juga harus dipertimbangkan secara serius. Dalam situasi ekonomi yang masih dipengaruhi oleh pemulihan pasca pandemi, peningkatan PPN bisa menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang sudah rentan secara ekonomi. Salah satu aspek penting yang perlu diwaspadai adalah pengaruh langsung kenaikan PPN terhadap harga barang dan jasa. Peningkatan pajak ini tentu saja akan berimplikasi pada naiknya harga, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Jika daya beli masyarakat turun, hal ini bisa menyebabkan permintaan barang dan jasa menurun, dan akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Dalam skenario terburuk, hal ini bisa menjadi lingkaran setan di mana pertumbuhan ekonomi melambat, dan pemerintah terpaksa meningkatkan pajak lagi untuk menutupi defisit yang muncul akibat melambatnya pendapatan. Selanjutnya, disarankan agar pemerintah melakukan pendekatan yang lebih mempertimbangkan aspek sosial ekonomi sebelum mengambil keputusan mengenai pajak ini. Program-program kompensasi, seperti bantuan langsung tunai atau pengurangan pajak bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak, bisa menjadi alternatif. Dengan cara ini, pemerintah bisa meminimalisir dampak negatif kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil. Adanya dialog antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat juga penting dalam proses pengambilan keputusan ini. Keterlibatan publik dalam diskusi mengenai pajak dan dampaknya bisa membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Jika masyarakat merasa bahwa kebijakan yang diambil memiliki manfaat bagi mereka dan ekonomi secara keseluruhan, maka akan lebih mudah untuk menerima perubahan tersebut. Dalam jangka panjang, keberlanjutan ekonomi yang sehat memang membutuhkan dukungan dari sistem perpajakan yang baik. Namun, keseimbangan antara pengumpulan pajak dan menjaga daya beli masyarakat adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat melakukan penilaian yang komprehensif mengenai dampak kenaikan PPN ini, agar keputusan yang diambil bisa memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.