Empat pejabat ASN di Barito Utara diduga melanggar netralitas saat hadir di pendaftaran Cagub Kalteng. Bawaslu kini menangani kasus ini. Berita mengenai empat pejabat ASN di Barito Utara yang tersandung dugaan pelanggaran netralitas karena mengaku "ngefans" terhadap sosok calon gubernur Kalimantan Tengah menjadi sorotan yang penting dalam konteks etika dan integritas aparatur sipil negara. Netralitas ASN adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi, terutama dalam waktu pemilihan umum. ASN diharapkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis, agar bisa menjaga kepercayaan publik dan memberikan layanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa memihak. Tindakan pejabat ASN yang menunjukkan dukungan terbuka terhadap salah satu calon gubernur, meskipun dinyatakan sebagai bentuk pengaguman, sebenarnya berpotensi merusak citra netralitas yang seharusnya mereka jaga. Dalam lingkungan kerja yang profesional, setiap pejabat perlu menjaga sikap yang objektif dan tidak menunjukkan preferensi terhadap pihak manapun, terutama dalam konteks politik. Ketidaknetralan ini dapat menimbulkan keraguan dari masyarakat tentang keadilan pelayanan publik yang mereka terima. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai batasan-batasan yang ada bagi ASN dalam berinteraksi dengan politik. Pendidikan dan pelatihan mengenai kode etik ASN harus diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. ASN harus mampu mengenali situasi di mana dukungan pribadi mereka tidak sejalan dengan tanggung jawab profesional mereka. Dari perspektif hukum, pelanggaran semacam ini dapat berujung pada sanksi administratif bagi para pejabat yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa ada mekanisme penegakan hukum yang perlu dimanfaatkan untuk menjaga integritas dan netralitas aparatur sipil negara. Pemberian sanksi yang tegas tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik tidak akan ditoleransi. Di sisi lain, masyarakat juga berperan penting dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait perilaku ASN. Masyarakat yang aktif dalam menilai dan melaporkan pelanggaran akan mendorong terciptanya transparansi yang lebih baik, sekaligus menjaga akuntabilitas pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, pengawasan lembaga independen, dan partisipasi masyarakat akan menciptakan iklim yang lebih sehat dalam pemerintahan. Secara keseluruhan, berita mengenai dugaan pelanggaran ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik ASN itu sendiri maupun masyarakat umum. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya netralitas dan integritas dalam sektor publik, kita dapat membangun pemerintahan yang lebih baik dan lebih dipercaya oleh rakyatnya. Semoga ke depannya tidak ada lagi kasus serupa yang mengikis kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah.