Tindak lanjut kedua adalah penyelarasan Renstra lintas kementerian, lembaga, dan pemda melalui SAKIP dan SAKP. Berita mengenai menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang memaparkan progres penataan organisasi Komite Monitoring dan Pengawasan (KMP) hingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKP) menunjukkan langkah penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Penataan organisasi dan sistem akuntabilitas adalah dua elemen krusial yang dapat mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan. Salah satu fokus utama dari penataan organisasi adalah untuk menciptakan struktur yang lebih ramping dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya KMP, diharapkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara lebih efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang diluncurkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan atau korupsi. Selanjutnya, penerapan SAKP juga sangat relevan dalam konteks peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Melalui sistem ini, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat menyusun rencana kinerja yang jelas dan terukur, serta melakukan evaluasi yang transparan terhadap pencapaian rencana tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang kinerja pemerintah dan memberi masukan atau kritik yang konstruktif. Selain itu, pentingnya penyediaan data dan informasi yang akurat dalam proses ini tidak bisa diabaikan. Data yang reliable akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu memiliki sistem informasi yang baik untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan SAKP dan KMP. Namun, tantangan dalam implementasi penataan organisasi dan SAKP tidak sedikit. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari dalam organisasi itu sendiri, di mana perubahan struktur atau sistem sering kali dihadapi dengan skeptisisme. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi dan pelibatan semua pihak yang terkait sangat penting untuk membangun pemahaman dan dukungan terhadap perubahan yang diusulkan. Sebagai kesimpulan, progres yang dipaparkan oleh Menteri PANRB merupakan langkah maju dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan penataan organisasi KMP dan penerapan SAKP, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan transparan. Namun, keberhasilan dari inisiatif ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan serta kemampuan untuk mengatasi tantangan yang ada.