Bawaslu Lampung telusuri oknum yang diduga ASN mengkampanyekan kotak kosong di Tulang Bawang Barat (Tubaba). Tanggapan terhadap berita mengenai Bawaslu Lampung yang menelusuri dugaan aparatur sipil negara (ASN) yang kampanyekan kotak kosong di Pilkada Tubaba menunjukkan pentingnya integritas dan netralitas dalam praktik pemilihan umum. Dalam konteks demokrasi, keberadaan ASN seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi proses pemilihan, termasuk melakukan kampanye untuk calon tertentu, baik positif maupun negatif. Ketidaknetralan ASN dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan sistem pemilihan yang adil. Kasus ini juga mencerminkan tantangan besar dalam menjaga etika politik. Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan ASN tersebut tidak hanya melanggar kode etiknya sebagai pegawai negeri, tetapi juga dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi. Situasi ini menggarisbawahi perlunya pengawasan yang ketat dari Bawaslu dan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua peserta pemilu, termasuk ASN, mematuhi aturan yang berlaku. Lebih jauh lagi, kampanye kotak kosong juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilih merasa tidak memiliki pilihan yang memadai, berkualitas, dan representatif untuk dipilih. Oleh karena itu, penting bagi partai politik dan calon pemimpin untuk mendengarkan suara masyarakat, memahami aspirasi mereka, dan meningkatkan kualitas calon agar masyarakat tidak terpaksa memilih opsi yang tidak diinginkan. Proses penelusuran dugaan ini oleh Bawaslu juga mengingatkan kita tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Masyarakat harus lebih proaktif melaporkan jika mereka menyaksikan kegiatan yang melanggar aturan, baik itu dari pelanggaran ASN ataupun praktik tidak adil lainnya. Dukungan aktif dari publik sangat diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis. Akhirnya, pembelajaran dari kasus ini harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait, untuk memperkuat regulasi dan sistem pengawasan. Edukasi tentang netralitas dan peran ASN dalam pemilu harus terus digalakkan untuk menghindari tindakan serupa di masa depan. Hanya dengan cara ini kita dapat berharap untuk mencapai pemilihan yang lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya ke depannya.