Kadivpas Kemenkumham Lampung Kusnali mengatakan,  8.979 napi tersebut akan menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 27 November 2024. Berita mengenai 8.979 narapidana (napi) di Lampung yang akan menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 adalah isu yang sangat menarik dan penting untuk dibahas. Hak pilih bagi narapidana sering kali menjadi topik kontroversial di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini berkaitan dengan prinsip demokrasi, pemulihan keadilan, dan reintegrasi sosial. Pertama, memberikan hak suara kepada narapidana mencerminkan komitmen negara dalam memperlakukan semua warga negara secara setara. Setiap orang, terlepas dari kesalahan yang telah mereka lakukan, berhak untuk memiliki suara dalam menentukan masa depan daerah dan negara mereka. Proses pemilihan umum adalah bagian integral dari sistem demokrasi, dan memberi kesempatan kepada napi untuk berpartisipasi dapat menjadi langkah positif dalam mengakui keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat. Kedua, menyalurkan hak suara dapat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk merasa terlibat kembali dalam kehidupan sosial dan politik. Ini merupakan bagian dari proses rehabilitasi yang lebih besar, di mana narapidana didorong untuk berkontribusi positif setelah menjalani hukuman mereka. Ketika mereka merasa memiliki kendali atas pilihan-pilihan yang ada, ini dapat mendorong rasa tanggung jawab dan kesadaran sosial yang lebih tinggi. Namun, perlu juga diperhatikan aspek-aspek teknis dan logistik terkait dengan pelaksanaan hak suara ini. Misalnya, bagaimana proses pemungutan suara akan dilakukan di dalam lapas, dan bagaimana jaminan keamanan serta integritas pemilihan dapat dijaga. Selain itu, juga perlu dipikirkan tentang pendidikan pemilih yang memadai bagi narapidana, agar mereka bisa membuat keputusan yang tepat dan informasional. Di sisi lain, ada tantangan yang mungkin muncul dari masyarakat seputar partisipasi napi dalam pemilihan. Banyak orang mungkin merasa skeptis atau skeptis tentang apakah narapidana seharusnya diberi hak suara, mengingat mereka telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan kampanye yang baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya reintegrasi sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melihat dinamika ini, langkah untuk memberikan hak suara kepada narapidana adalah langkah yang progresif, namun memerlukan perhatian dan pendekatan yang hati-hati. Harapan ke depan adalah bahwa inisiatif ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat membuka jalan bagi kebijakan yang lebih inklusif di masa mendatang, di mana seluruh warga negara, termasuk mereka yang terjerat dalam hukum, dapat berperan aktif dalam mendemokratiskan bangsa.