Kondisi gangguan mental itulah yang menjadi alasan kuat si Kabag Ops yang tembak mati Kasat Reskrim tidak diborgol. Berita mengenai insiden tembak mati yang melibatkan Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) dan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Solok Selatan tentunya menimbulkan berbagai reaksi dan perhatian dari masyarakat, terutama dalam konteks keamanan dan stabilitas di dalam tubuh kepolisian. Pernyataan bahwa tindakan tersebut dikaitkan dengan gangguan mental menjadi sorotan, karena hal ini mengangkat isu penting mengenai kesehatan mental para anggota kepolisian yang bertugas dalam situasi yang seringkali menegangkan. Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa profesi kepolisian sering kali dihadapkan pada tekanan dan situasi yang sangat menantang. Para petugas tidak hanya harus menghadapi tindak kriminal dan merespons situasi darurat, tetapi juga harus menangani stress yang mungkin timbul dari interaksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Gangguan mental, jika tidak ditangani secara tepat, dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku seseorang, termasuk dalam situasi yang ekstrem. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan mental anggota kepolisian menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Kedua, pengakuan akan gangguan mental sebagai salah satu faktor dalam insiden ini juga membuka diskusi mengenai perlunya sistem dukungan yang lebih baik untuk petugas polisi. Institusi kepolisian seharusnya memiliki program yang komprehensif untuk mendeteksi dan menangani masalah kesehatan mental. Pelatihan dan konseling yang berkelanjutan dapat membantu mencegah tragedi seperti ini di masa depan. Ini adalah tanggung jawab yang tidak hanya harus diambil oleh individu, tetapi juga oleh pimpinan institusi untuk menyediakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental. Selanjutnya, insiden ini juga dapat berpotensi merusak citra kepolisian di mata masyarakat. Kepercayaan publik terhadap kepolisian sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme anggotanya. Ketika terjadi kasus seperti ini, masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana proses seleksi, pelatihan, dan pemantauan terhadap kesehatan mental anggota dijalankan. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas akan menjadi sangat penting. Terakhir, ada tantangan yang lebih besar terkait stigma yang sering menyertai kesehatan mental. Masyarakat umum dan bahkan dalam institusi policing sendiri sering kali melihat kesehatan mental sebagai topik yang tabu atau lemah. Hal ini menghalangi individu yang membutuhkan bantuan untuk mencari dukungan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, perlu adanya kampanye edukasi untuk mengubah pandangan ini, agar anggota kepolisian merasa aman untuk mengungkapkan permasalahan mental mereka tanpa takut akan reperkusi. Dalam kesimpulannya, insiden tragis ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental, terutama dalam profesi yang berisiko tinggi seperti kepolisian. Upaya memperbaiki sistem dukungan, mengurangi stigma, dan menjamin kesejahteraan mental anggota akan sangat menentukan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas utama mereka yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.