Warga Surabaya, Tio Soelayman, mengaku diintimidasi Pemkot terkait tanah miliknya. Ia menghadapi masalah izin dan pemagaran sepihak oleh perusahaan besar. Berita tentang warga Surabaya yang merasa diintimidasi terkait tanah miliknya menarik perhatian, terutama dalam konteks hak atas properti dan perlindungan hukum bagi warga sipil. Masalah tanah sering menjadi isu sensitif di Indonesia, di mana sejumlah konflik terbuka dan sengketa tanah terjadi antara individu, perusahaan, dan pemerintah. Ketika warga merasa diintimidasi, ini menunjukkan adanya ketegangan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, penting untuk menggarisbawahi bahwa setiap warga negara memiliki hak atas tanah miliknya. UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 memberikan landasan hukum terkait hak atas tanah, yang mencakup hak milik dan penguasaan atas tanah. Ketika feels ada intimidasi, ini dapat menandakan adanya penyalahgunaan kewenangan, baik dari pihak pengembang, pihak pemerintah, atau institusi lain yang bisa mempengaruhi kepemilikan tanah. Dalam hal ini, penting bagi warga untuk memiliki akses ke penegakan hukum dan perlindungan yang kuat. Kedua, intimidasi dapat membawa dampak psikologis yang signifikan bagi warga. Rasa terancam dan ketidakpastian terkait keamanan harta benda bisa mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Apalagi jika intimidasi tersebut melibatkan tekanan fisik atau mental, ini bisa mempengaruhi kesejahteraan mereka sebagai individu dan sebagai komunitas. Oleh karena itu, dukungan dari organisasi non-pemerintah atau lembaga masyarakat sipil sangat diperlukan untuk membantu warga menghadapi situasi tersebut. Selain itu, berita ini juga mengingatkan kita akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Terkadang, proyek pembangunan yang dicanangkan pemerintah atau swasta dilakukan tanpa melibatkan suara warga setempat, yang dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, dialog yang terbuka dan transparan antara semua pihak yang terlibat sangat penting untuk mencegah terjadinya pemaksaan atau intimidasi. Terakhir, kita juga harus menyoroti peran media dalam menyuarakan isu-isu seperti ini. Dengan memberitakan situasi yang dialami oleh warga, media tidak hanya memberikan perhatian bagi masalah tersebut, tetapi juga dapat mendorong tindakan dari pihak berwenang untuk menyelesaikan keluhan dan konflik yang ada. Kepedulian media dapat berfungsi sebagai pengawas publik yang penting dan membantu memperkuat demokrasi serta keadilan sosial. Secara keseluruhan, kasus intimidasi terkait tanah di Surabaya menyoroti masalah yang lebih luas mengenai hak properti, perlindungan terhadap warga, dan perlunya transparansi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak agar konflik serupa tidak terulang dan keadilan dapat ditegakkan.