AKP Dadang Iskandar (DI) telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan terhadap sesama perwira polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat (22/11). Berita mengenai penembakan yang melibatkan AKP Dadang dan Kasat Reskrim Solok Selatan tentu menciptakan sorotan publik yang cukup signifikan. Kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memicu tindakan kekerasan tersebut, tetapi juga menimbulkan keprihatinan tentang integritas institusi kepolisian di Indonesia. Tindakan penembakan dalam konteks ini sangat serius, terutama karena pelakunya adalah seorang anggota kepolisian aktif. Ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi di dalam institusi yang seharusnya melindungi masyarakat. Masyarakat berhak untuk merasa khawatir ketika mereka melihat tindakan semacam ini, sebab hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai penegak hukum. Penting untuk menggali informasi lebih dalam mengenai latar belakang kejadian tersebut. Apakah ada faktor-faktor tertentu seperti tekanan pekerjaan, masalah kesehatan mental, atau bahkan konflik internal di antara anggota kepolisian? Memahami konteks di balik tindakan ini akan membantu dalam mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Di sisi lain, penanganan kasus ini juga menjadi cermin bagi sistem peradilan kita. Apakah ada transparansi dalam penyelidikan? Apakah aparat yang terlibat akan mendapatkan sanksi yang sesuai jika dinyatakan bersalah? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan kepolisian. Masyarakat ingin melihat bahwa tidak ada yang kebal hukum, tak peduli seberapa tinggi pangkat atau jabatan seseorang itu. Jika ini adalah kasus yang benar-benar di bawah pengawasan yang ketat, akan sangat baik untuk melibatkan lembaga eksternal dalam investigasi untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan selama proses hukum berlangsung. Keberanian dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu merupakan fondasi dari sebuah negara yang berlandaskan hukum. Akhirnya, masyarakat juga perlu diberdayakan untuk melaporkan tindakan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Ini bisa menjadi langkah awal yang positif untuk perubahan dalam kultur organisasi kepolisian. Selain itu, pendidikan mengenai hak-hak masyarakat dan pengertian akan tindakan yang dapat diambil jika mengalami pelanggaran bisa menjadi bagian dari solusi. Dengan demikian, kejadian ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi semua pihak, baik untuk aparat kepolisian itu sendiri maupun masyarakat luas. Diperlukan kerjasama untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan mempromosikan rasa aman bagi masyarakat.