Hasto mengatakan bahwa Pramono-Rano Karno menempatkan diri sebagai perwakilan rakyat Jakarta, bukan perwakilan raja. Ia meminta dukungan warga Jakarta. Berita berjudul "Hasto: Pramono-Rano Tempatkan Diri sebagai Perwakilan Rakyat, Bukan Raja" menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi seorang wakil rakyat dalam sistem demokrasi. Hasto yang merupakan salah satu figur penting dalam politik Indonesia menekankan bahwa para wakil rakyat seharusnya berkontribusi secara aktif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan sekadar menikmati kekuasaan dan status mereka. Pernyataan ini mencerminkan kritik terhadap kecenderungan para pemimpin atau wakil rakyat yang sering kali lupa terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Dalam praktiknya, banyak wakil rakyat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok ketimbang memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hasto mengingatkan kita bahwa posisi sebagai wakil rakyat mengandung tanggung jawab besar dan risiko rendah terhadap konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi, adalah penting bagi mereka untuk selalu ingat bahwa mereka adalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Dalam konteks ini, pemisahan antara "perwakilan rakyat" dan "raja" menjadi sangat relevan. Seorang raja adalah simbol kekuasaan absolut, yang sering kali berarti tidak adanya akuntabilitas. Sementara itu, wakil rakyat seharusnya bertanggung jawab kepada konstituen mereka. Dengan demikian, Hasto memasukkan kembali logika yang semestinya mengatur interaksi antara rakyat dan wakil mereka. Mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi masyarakat, termasuk ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan masalah-masalah lain yang krusial, sangat penting bagi wakil rakyat untuk mendengarkan dan merespons suara masyarakat. Pernyataan Hasto juga sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menempatkan diri sebagai perwakilan rakyat, wakil-wakil ini diharapkan untuk tidak hanya hadir dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi suara rakyat di dalam lembaga legislatif, tetapi juga mediator antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga menuntut suatu budaya politik yang menghargai partisipasi publik. Wakil rakyat seyogianya memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga rakyat dapat merasakan keterlibatan langsung dalam pembangunan dan kebijakan yang diambil. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dapat dibangun kembali dan diperkuat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan demokrasi. Dengan kata lain, semangat untuk menciptakan wakil rakyat yang lebih peka terhadap kebutuhan rakyat dan tidak melulu bertindak sebagai penguasa mutlak sangatlah diperlukan. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam memperbaiki wajah politik di Indonesia dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintahan dan rakyat. Jika para wakil rakyat berhasil melaksanakan tugas mereka sesuai dengan prinsip ini, maka akan tercipta lingkungan politik yang sehat dan berkelanjutan yang pada akhirnya membawa manfaat bagi seluruh rakyat dan negara.