'Agak sulit ya ketika kita hadir di dalam kampanye gitu memang dibolehkan, itu kan hadir. Berita dengan judul 'Sekda Amirullah Ingatkan ASN dan PPPK di Lingkungan Pemkot Pontianak Tidak Terlibat Politik Praktis' menggarisbawahi pentingnya netralitas dan profesionalisme dalam lingkungan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tindakan Sekda Amirullah ini menunjukkan kesadaran akan potensi konflik kepentingan yang dapat muncul ketika pejabat publik terlibat dalam politik praktis, yang dapat merugikan integritas dan kredibilitas pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, ASN dan PPPK memiliki peran krusial dalam melayani masyarakat dan menjalankan kebijakan publik. Keterlibatan dalam politik praktis dapat mengaburkan fokus utama mereka, yaitu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat tanpa adanya bias politik. Sikap netral ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap jabatan yang diemban tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu. Sekda Amirullah juga menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan mengingatkan pegawai terkait konsekuensi hukum dan etika yang dapat dihadapi jika mereka terlibat dalam politik praktis. Di banyak negara, terdapat aturan yang jelas mengenai larangan keterlibatan ASN dalam politik untuk memastikan agar birokrasi tetap bersih dari pengaruh politik yang bisa merusak obyektivitas dan akuntabilitas layanan publik. Dengan adanya peringatan ini, diharapkan para ASN dan PPPK di lingkungan Pemkot Pontianak semakin sadar akan tanggung jawab mereka. Selain itu, pernyataan Sekda ini juga dapat menjadi pengingat bagi pemerintah daerah lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Penerapan regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah tetap berpegang kepada nilai-nilai profesionalisme. Ini juga mencerminkan komitmen Pemkot Pontianak dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pengaruh politik yang tidak sehat. Namun, di sisi lain, penting untuk memperhatikan bahwa peringatan semacam ini juga harus diimbangi dengan pelatihan dan edukasi bagi ASN dan PPPK mengenai batasan-batasan keterlibatan mereka dalam kegiatan politik. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka, serta pengenalan terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku, akan membantu mereka mengambil keputusan yang tepat ketika berhadapan dengan situasi yang berkaitan dengan politik. Akhirnya, tanggapan terhadap berita ini harus mencakup niat baik dari pemerintah untuk menjaga profesionalisme di kalangan pegawai negeri. Menciptakan pemerintah yang bersih dan berintegritas bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi dengan langkah-langkah yang benar dan komitmen dari semua pihak, hal itu dapat tercapai. Keterlibatan ASN dan PPPK yang murni dalam menjalankan tugasnya akan berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.