Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), mengatakan akan menjadikan Jakarta kota paling toleran. Dia berjanji mempermudah izin pendirian rumah ibadah. Berita mengenai "RK dan Komunitas Pulogadung Bersatu Teken Kontrak Politik Tolak Radikalisme" menunjukkan langkah proaktif yang diambil oleh masyarakat dan tokoh politik dalam menghadapi tantangan radikalisasi yang semakin mengkhawatirkan. Tindakan ini mencerminkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keutuhan dan keamanan masyarakat dari pengaruh ideologi ekstrem yang dapat merusak harmoni sosial. Radikalisasi sering kali muncul dari ketidakpuasan sosial, ketidakadilan, dan kurangnya pemahaman yang tepat mengenai nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman. Dalam konteks ini, kontrak politik yang diteken oleh RK dan komunitas Pulogadung bukan hanya sekedar simbolik, tetapi juga menjadi sebuah komitmen untuk mendidik masyarakat, memperkuat toleransi, dan mendorong dialog yang konstruktif antar individu dengan latar belakang yang berbeda. Ini menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang resilient terhadap paham-paham radikal. Selain itu, inisiatif semacam ini juga penting untuk mendorong keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan program-program yang dapat memberikan edukasi tentang bahaya radikalisasi dan bagaimana cara menghadapinya secara bersama-sama. Dengan adanya sinergi antara masyarakat dengan para pemimpin lokal, kampanye melawan radikalisasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Penting untuk dicatat bahwa upaya penolakan terhadap radikalisme tidak hanya harus bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Masyarakat perlu diajak untuk berinisiatif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati. Di sinilah peran edukasi dan kampanye sosial menjadi sangat vital. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan generasi muda kepada nilai-nilai Pancasila, keragaman budaya, serta pentingnya toleransi harus lebih digalakkan. Namun, pelaksanaan dari kontrak politik tersebut juga memerlukan pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan. Hanya dengan cara tersebut kita bisa mengetahui sejauh mana kesepakatan ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat. Tanpa adanya evaluasi yang tepat, ada risiko bahwa inisiatif ini hanya akan menjadi seremonial belaka tanpa dampak yang nyata. Secara keseluruhan, langkah RK dan komunitas Pulogadung untuk menandatangani kontrak politik dalam menolak radikalisme adalah tindakan yang sangat positif. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan yang ada, melainkan berkomitmen untuk bekerja sama demi menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Harapannya, dengan semakin banyaknya komunitas yang melakukan langkah serupa, Indonesia dapat terhindar dari ancaman radikalisme dan tetap menjaga keragamannya sebagai bangsa yang kuat.