Wacana Pemerintah Pusat menaikan PPN menjadi 12 persen direspon keras oleh kaum buruh. Berita mengenai respons buruh di Jawa Tengah terhadap wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mencerminkan kepedulian yang tinggi terhadap dampak kebijakan pajak pada kehidupan sehari-hari. Aulia, sebagai salah satu suara buruh, mengungkapkan bahwa pemungutan pajak yang dirasakan saat ini mirip dengan era kolonial, di mana rakyat sering kali merasa dibebani oleh kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Ini menunjukkan adanya perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan buruh terkait dengan kebijakan perpajakan yang diusulkan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah konteks sosial dan ekonomi saat ini. Kenaikan PPN menjadi 12 persen berpotensi memperberat beban masyarakat, terutama bagi buruh yang umumnya memiliki penghasilan terbatas. Dengan kenaikan ini, harga barang dan jasa akan meningkat, dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah berjuang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan lain yang dapat meringankan beban rakyat, seperti peningkatan upah minimum atau subsidi untuk barang pokok, maka wacana ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Lebih jauh, penting untuk memahami bahwa pajak seharusnya digunakan untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, jika masyarakat merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak berujung pada peningkatan kualitas hidup mereka, maka wacana kenaikan pajak akan mendapatkan penolakan yang kuat. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan komunikasi yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pajak. Penolakan terhadap kenaikan PPN juga bisa menjadi cerminan dari ketidakpercayaaan publik terhadap pemerintah. Jika masyarakat merasa bahwa ada ketidaktransparanan dalam pengelolaan pajak atau adanya korupsi, maka keinginan untuk mendukung kebijakan pajak baru pun akan berkurang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang baik, audit yang transparan, dan akuntabilitas yang jelas. Dalam konteks yang lebih luas, wacana ini juga menggambarakan tantangan dalam mengelola keuangan negara. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai belanja publik; di sisi lain, mereka harus mempertimbangkan dampak kebijakan mereka terhadap masyarakat. Solusi untuk masalah ini tidak mudah dan membutuhkan pemikiran yang cermat untuk mengidentifikasi jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Sementara kritik dan penolakan dari buruh menjadi suara yang penting, mendengarkan aspirasi mereka dan mengadakan dialog antara pemerintah dan perwakilan buruh dapat menjadi langkah yang konstruktif. Sebuah kebijakan yang dihasilkan dari kesepakatan dan pemahaman bersama akan lebih mungkin diterima oleh masyarakat dan diharapkan dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Akhirnya, isu perpajakan bukanlah sekadar masalah angka, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan bisa lebih adil dan berpihak kepada semua pihak, terutama buruh yang merupakan tulang punggung ekonomi negara.