'Permasalahan utama sistem zonasi PPDB bukan pada kebijakannya, tetapi implementasinya,” ucap Lalu. Berita mengenai perdebatan antara anggota wakil rakyat dan Gibran Rakabuming Raka mengenai penghapusan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru tentunya menarik perhatian banyak pihak. Sistem zonasi, yang diimplementasikan untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan, memastikan bahwa siswa baru diterima di sekolah-sekolah terdekat sesuai dengan domisili mereka. Namun, di sisi lain, sistem ini juga sering kali menuai kritik terkait keterbatasan dalam memberikan opsi kepada orang tua dan siswa. Wakil rakyat yang menolak penghapusan sistem ini tentu memiliki alasan yang kuat. Salah satu argumen utama adalah pentingnya pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia. Dengan adanya sistem zonasi, anak-anak di daerah terpencil atau kurang mampu tetap bisa mengakses sekolah berkualitas yang berada di dekat tempat tinggal mereka. Tanpa sistem ini, ada risiko bahwa sekolah-sekolah favorit akan dipenuhi oleh siswa-siswa dari keluarga mampu, sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu akan terpinggirkan di sekolah dengan kualitas yang lebih rendah. Di sisi lain, Gibran mungkin berpendapat bahwa sistem zonasi menghambat fleksibilitas dan pilihan orang tua dalam menentukan sekolah untuk anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, ada orang tua yang merasa bahwa sekolah terdekat tidak memenuhi standar yang diharapkan, sehingga mereka lebih memilih untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah lain yang lebih baik. Dalam konteks ini, penghapusan sistem zonasi bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin mencari pendidikan yang lebih berkualitas untuk anak-anaknya. Namun, solusi ini juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Jika penghapusan sistem zonasi tidak diimbangi dengan kebijakan lain yang mendukung pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah, maka ketimpangan pendidikan akan semakin melebar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog dan mencari keseimbangan antara memberikan kebebasan untuk memilih sekolah dan menjamin akses pendidikan yang adil bagi semua anak di Indonesia. Perdebatan ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan harus melibatkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Dengan cara ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan dapat menjawab berbagai tantangan yang ada di sistem pendidikan kita. Sebagai penutup, diskusi tentang sistem zonasi dan penghapusan yang diusulkan harus menjadi momen untuk mengevaluasi kembali tujuan dan arah pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah hak setiap anak dan menjadi investasi masa depan bangsa, sehingga harus dipastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dialog yang konstruktif dan kebijakan yang berlandaskan data dan kebutuhan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.