Polda Sumbar mengungkap dugaan Kabag Ops AKP Dadang Iskandar berniat menghabisi Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti usai membunuh AKP Ryanto. Berita mengenai dugaan niat buruk seorang pejabat kepolisian terhadap atasannya, dalam hal ini Kabag Ops AKP Dadang yang diduga berniat untuk menghabisi Kapolres Solok Selatan, menciptakan gelombang keprihatinan dan kecemasan di masyarakat. Kasus ini tentunya memunculkan pertanyaan besar mengenai integritas dan keamanan dalam institusi kepolisian, yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian mengenai niat jahat di antara anggota kepolisian menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam hubungan internal serta sistem pengawasan di dalam institusi tersebut. Salah satu implikasi yang lebih luas dari berita ini adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap kepolisian. Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi panutan dalam hal moral dan etika, setiap tindakan negatif yang dilakukan oleh anggotanya dapat merusak reputasi seluruh instansi. Hal ini berpotensi menciptakan stigma di kalangan masyarakat bahwa kepolisian tidak lebih baik daripada kelompok-kelompok lain yang berpotensi melakukan tindak kriminal. Kepercayaan publik sangat penting bagi efektivitas kerja polisi; tanpa dukungan masyarakat, penegakan hukum menjadi semakin sulit dilakukan. Di sisi lain, berita ini juga mendorong perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian. Setiap dugaan pelanggaran atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota polisi harus ditindaklanjuti dengan investigasi yang jujur dan menyeluruh. Proses ini akan membantu memastikan bahwa pelaku kejahatan, terlepas dari jabatannya, tidak kebal hukum. Dalam hal ini, perlu ada pengawasan dari pihak luar dan pembenahan internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Perhatian kepada perilaku dan tindakan anggota kepolisian harus diiringi dengan pembinaan yang baik. Pendidikan mengenai etika dan integritas dalam melaksanakan tugas kepolisian menjadi suatu keharusan untuk membentuk karakter polisi yang tidak hanya profesional tetapi juga beretika. Dengan memberikan pelatihan dan bimbingan yang tepat, diharapkan anggota kepolisian dapat lebih memahami tanggung jawab moral dan etika mereka sebagai penegak hukum. Kasus seperti ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam pengawasan terhadap tindakan kepolisian. Melalui mekanisme pelaporan yang jelas dan akses yang mudah untuk memberikan masukan, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Ketika masyarakat merasa terlibat dan berpartisipasi, akan ada dorongan bagi kepolisian untuk tetap berperilaku baik dan melayani publik dengan benar. Akhirnya, penting bagi pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani isu-isu seperti ini, baik melalui sanksi hukum bagi individu yang terlibat maupun reformasi internal untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kepolisian harus kembali ke jalur yang benar dengan menegakkan hukum dan melindungi masyarakat tanpa memandang status atau kedudukan. Dengan demikian, berita seperti ini dapat menjadi titik balik untuk perubahan positif yang lebih besar di lingkup kepolisian.