Menurutnya kegagalannya dalam tes capim KPK juga bukan soal jujur atau tidak. Namun, imbuhnya, karena dirinya tak bisa 'diatur'. Berita mengenai kegagalan Dharma dalam seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh individu yang berambisi untuk menduduki posisi strategis di lembaga anti-korupsi tersebut. Kegagalan ini bisa mencerminkan berbagai faktor, mulai dari kriteria seleksi yang ketat hingga pengaruh eksternal yang mungkin berperan dalam keputusan akhir. Pertama, penting untuk memahami bahwa proses seleksi Capim KPK merupakan langkah penting dalam memastikan integritas dan kapabilitas pimpinan yang akan memimpin lembaga tersebut. Kriteria yang ditetapkan dalam seleksi ini biasanya sangat tinggi, mengingat tugas berat yang diemban KPK dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Jika Dharma dinyatakan gagal karena tidak dapat "dikendalikan," hal ini bisa menandakan bahwa yang bersangkutan mungkin memiliki prinsip atau pandangan yang terlalu independen, yang mungkin dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas atau agenda tertentu. Di sisi lain, pernyataan bahwa Dharma "tidak bisa dikendalikan" juga bisa ditafsirkan sebagai pertanda positif bahwa ada individu-individu yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dan kejujuran, meskipun hal tersebut berisiko bagi karier mereka. Dalam konteks pemberantasan korupsi, sosok pemimpin yang tak tergoyahkan oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu sangat dibutuhkan. Kegagalan Dharma dalam seleksi bisa jadi menjadi pembelajaran bahwa perjuangan melawan korupsi di Indonesia tidak hanya membutuhkan keterampilan dan pengalaman, tetapi juga keberanian untuk mempertahankan prinsip meskipun harus menghadapi konsekuensi. Selanjutnya, kegagalan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya dukungan dan keberanian kolektif dalam memajukan agenda pemberantasan korupsi. KPK bukan hanya bergantung pada individu-individu di dalamnya, tetapi juga pada dukungan masyarakat dan lembaga lain di luar sana. Jika para calon pimpinan merasa tidak memiliki dukungan yang cukup untuk berjuang melawan pengaruh atau tekanan eksternal, akan sulit bagi mereka untuk bertindak secara efektif. Selain itu, berita ini juga mengundang diskusi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi Capim KPK. Publik perlu mengetahui kriteria apa saja yang digunakan dalam penilaian dan bagaimana keputusan diambil. Jika terjadi kecenderungan untuk memilih pimpinan yang lebih mudah "dikendalikan," maka hal ini bisa merusak kredibilitas lembaga KPK itu sendiri. Keterbukaan informasi diharapkan dapat memberikan rasa kepercayaan kepada publik bahwa proses pemilihan ini berlangsung secara adil dan objektif. Secara keseluruhan, berita ini memberikan gambaran yang kompleks mengenai tantangan dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Kegagalan Dharma sebagai Capim KPK mencerminkan betapa pentingnya integritas dan keberanian dalam menghadapi tantangan, serta bagaimana faktor eksternal dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Diharapkan, kisah seperti ini bisa menjadi pendorong bagi banyak individu lainnya untuk terus berjuang demi nilai-nilai yang lebih tinggi dalam memberantas korupsi, meskipun harus menghadapi risiko personal.