Litbang Kompas menegaskan hasil survei yang mengatasnamakan lembaga itu merupakan informasi keliru. Berita yang berjudul 'Litbang Kompas Tegaskan Tak Gelar Survei Prapilkada di NTB' mencerminkan dinamika yang terjadi dalam dunia politik di Indonesia menjelang pemilihan kepala daerah. Keberadaan survei menjelang pemilihan umum sering kali menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur popularitas dan elektabilitas calon-calon. Oleh karena itu, pernyataan bahwa Litbang Kompas tidak akan melakukan survei di NTB patut dicermati, terutama di tengah banyaknya agenda politik yang terjadi. Pertama, keputusan Litbang Kompas untuk tidak menggelar survei di NTB dapat dilihat dari perspektif metodologi dan etika penelitian. Survei yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel seperti Kompas tentunya harus memenuhi standar tertentu. Jika Litbang merasa bahwa kondisi di NTB tidak memungkinkan untuk melakukan survei yang akurat dan representatif, maka keputusan tersebut bisa dianggap sebagai langkah yang bijak. Mengindari publikasi survei yang tidak akurat dapat mencegah potensi misinformasi yang dapat memengaruhi opini publik secara negatif. Kedua, ketidakadaan survei menjelang prapilkada juga memberikan gambaran tentang dinamika politik yang ada di tingkat daerah. Terkadang, konteks lokal dapat menjadi alasan mengapa survei tidak dilaksanakan. Misalnya, jika ada kesenjangan dalam akses informasi dan data di daerah tersebut, atau jika partisipasi masyarakat dalam survei dirasa tidak sesuai, penyelenggaraan survei bisa menjadi tidak efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami kondisi lokal sebagai kunci dalam pelaksanaan survei yang bermanfaat. Di sisi lain, tidak adanya survei dari Litbang Kompas mungkin akan memberikan dampak kepada calon-calon yang berlaga di pilkada NTB. Dalam konteks ini, calon-calon tersebut mungkin akan merasa kesulitan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai posisi mereka di mata pemilih tanpa adanya data survei yang valid. Mereka mungkin harus mengandalkan metode lain untuk berinteraksi dengan masyarakat, seperti dialog langsung dan kampanye berbasis komunitas. Selain itu, keputusan Litbang Kompas juga membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan survei. Di zaman informasi saat ini, penting bagi lembaga survei untuk mempertanggungjawabkan hasil yang mereka hadirkan. Memastikan bahwa survei dilakukan dengan cara yang benar dan transparan akan meningkatkan kredibilitas baik lembaga pengelas maupun hasil yang diperoleh. Secara keseluruhan, tindakan Litbang Kompas untuk tidak melakukan survei prapilkada di NTB patut dihargai sebagai langkah hati-hati yang mencerminkan komitmen terhadap metode penelitian yang baik. Ini dapat menjadi pelajaran bagi lembaga lain untuk selalu memprioritaskan akurasi dan integritas dalam setiap pelaksanaan survei, terutama dalam konteks yang penuh kompleksitas seperti pilkada. Apapun alasannya, pernyataan tersebut menciptakan suatu ruang bagi refleksi dan pengamatan lebih dalam terhadap era demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.