Eks Kabareskrim Komjen (purn) Susno Duadji menyebut seharusnya Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga yang disomasi lantaran ikut campur kasus guru. Berita mengenai eks Kabareskrim yang menyebutkan bahwa Bupati Konawe Selatan (Konsel) yang seharusnya disomasi oleh Supriyani adalah suatu isu yang kompleks. Isu ini melibatkan berbagai elemen mulai dari hukum, etika pemerintahan, hingga dinamika sosial di masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, tindakan seorang kepala daerah selalu menjadi sorotan publik, dan setiap langkah yang diambil dapat berdampak signifikan terhadap reputasi serta kepercayaan masyarakat. Pernyataan eks Kabareskrim ini menjadi menarik karena mengindikasikan adanya kemungkinan campur tangan politik atau intervensi pada isu-isu yang semestinya diselesaikan secara legal. Jika seorang bupati terlibat dalam tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan, langkah terbaik adalah mengambil tindakan hukum yang tepat. Namun, di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan potensi dampak politik yang dapat muncul dari pernyataan semacam ini, apalagi jika berasal dari figur yang memiliki otoritas dan pengaruh. Keterlibatan publik dalam menyikapi berita ini juga tidak kalah penting. Peran masyarakat dalam mengawasi tindakan pemerintah, termasuk bupati, dapat membantu menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, masyarakat juga harus berhati-hati dalam menilai berita yang bersifat sensasional, dan lebih fokus pada fakta-fakta yang ada. Bias informasi dapat mengubah persepsi dan menimbulkan kontroversi yang tidak semestinya. Di sisi lain, penting untuk mengedepankan dialog konstruktif antara pihak-pihak terkait—baik pemerintah, masyarakat, maupun penegakan hukum—untuk menemukan solusi terbaik. Jika memang ada pelanggaran yang terjadi, mekanisme hukum yang berlaku harus dijalankan dengan adil dan transparan. Hal ini akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum itu ditegakkan tanpa memihak, dan bahwa setiap individu, termasuk pejabat publik, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Terakhir, berita seperti ini juga menyoroti pentingnya pendidikan publik mengenai hak-hak warga negara. Dengan memahami mekanisme hukum dan administrasi pemerintahan, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan menyuarakan pendapat yang konstruktif. Dalam jangka panjang, pendekatan ini bisa menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.