Dengan pengaturan UU tersendiri tersebut, memungkinkan DPD RI menjalankan peran tersebut dengan lebih baik dan spesifik Berita mengenai usulan Fahira Idris mengenai pengaturan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam undang-undang tersendiri adalah isu yang sangat menarik dan relevan dengan dinamika politik serta desentralisasi di Indonesia. Usulan ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk meningkatkan efektivitas DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerah, yang merupakan tujuan penting dari dibentuknya lembaga ini. Salah satu poin yang dapat diangkat adalah bahwa DPD RI, sejak awal dibentuk melalui amandemen UUD 1945, memiliki tugas dan wewenang yang spesifik dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Namun, dalam praktiknya, peran DPD sering kali tereduksi menjadi simbolis. Dengan adanya pengaturan dalam undang-undang tersendiri, diharapkan ada klarifikasi mengenai peran, tanggung jawab, dan mekanisme kerja DPD yang lebih jelas dan terfokus. Hal ini tentu akan mendukung DPD dalam menjalankan fungsinya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat daerah ke tingkat pusat. Di sisi lain, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pemisahan pengaturan ini akan berdampak pada struktur pemerintahan dan hubungan antar lembaga legislatif. Jika DPD memiliki undang-undang sendiri, ada potensi untuk menciptakan lebih banyak ruang bagi kolaborasi dengan lembaga pemerintahan lainnya, seperti DPR. Namun, juga ada risiko bahwa pengaturan yang terpisah dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan konflik antara kedua lembaga ini. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan pengaturan baru ini dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan pengalaman serta praktik baik dari negara lain. Lebih lanjut, fokus pada efektivitas perjuangan daerah juga mencerminkan semakin mendesaknya masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia, terutama dalam konteks otonomi daerah. Tuntutan untuk penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik daerah akan semakin meningkat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik global. Dalam konteks ini, DPD diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan lokal dan kebijakan nasional. Namun, pengaturan DPD dalam undang-undang tersendiri juga harus mempertimbangkan aspek penguatan kapasitas dan sumber daya. Tidak hanya tentang aturan, tetapi juga bagaimana DPD dapat menjalankan perannya dengan baik. Ini mencakup peningkatan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta sistem kelembagaan yang mampu mendukung kinerja DPD. Terakhir, isu ini juga perlu dilihat dalam konteks partisipasi publik. Keberhasilan pengaturan DPD yang baru harus melibatkan masyarakat, supaya ada rasa kepemilikan dan keterlibatan dalam proses politik di tingkat daerah. Dengan demikian, pengaturan ini bukan hanya sekadar menghasilkan undang-undang baru, tetapi juga menciptakan wadah bagi masyarakat untuk bersuara dan memperjuangkan hak-hak mereka. Secara keseluruhan, usulan tersebut adalah langkah yang bernilai untuk memperkuat posisi DPD dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah di Indonesia. Namun, pelaksanaan dan pengawasan terhadap implementasi perubahan ini akan menjadi kunci keberhasilannya. Dialog yang konstruktif dan inklusif antara semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar tujuan ini dapat tercapai.