'Saya sudah tahu, saya sudah sampaikan agar kita selalu mengampanyekan apa adanya,' kata Ridwan Kamil. Berita mengenai dugaan penyebaran stiker kampanye hitam yang dilakukan oleh tim sukses dari salah satu kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang menjadi sorotan publik. Tindakan semacam ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan dalam dunia politik, terutama dalam konteks pilkada yang seringkali menghadirkan ketegangan dan ketidakpastian. Stiker kampanye hitam, yang biasanya berisi informasi menyesatkan atau negatif tentang lawan, tidak hanya merusak etika politik, tetapi juga dapat mempengaruhi pilihan pemilih dengan cara yang tidak fair. Dalam era digital saat ini, penyebaran informasi dapat terjadi dengan sangat cepat dan mudah. Media sosial menjadi salah satu saluran utama di mana informasi, baik itu positif maupun negatif, dapat menyebar tanpa filter. Ketika video yang menggambarkan tindakan tersebut menjadi viral, hal ini bisa menyebabkan dampak besar terhadap reputasi kandidat yang menjadi sasaran. Selain itu, hal ini juga bisa memicu reaksi dari pendukung kandidat tersebut, sekaligus memicu perdebatan di kalangan publik mengenai praktik kampanye yang sah dan etis. Penting untuk dicatat bahwa praktik kampanye hitam bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia politik. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hal ini telah menjadi isu yang sering dibahas, terutama ketika menjelang pemilihan umum. Namun, pendekatan tersebut tidak hanya bisa merugikan pihak lawan, tetapi juga bisa menurunkan kredibilitas tim sukses yang melakukan tindakan tersebut. Alih-alih meningkatkan peluang kemenangan, tim sukses yang terlibat dalam kampanye kotor sering kali justru dikenang dengan stigma negatif. Situasi ini juga menyoroti pentingnya kesadaran politik di kalangan pemilih. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis informasi yang mereka terima, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh berita atau stiker kampanye yang tendensius. Edukasi tentang politik dan cara mengenali hoaks menjadi semakin penting bagi pemilih agar mereka dapat memberikan suara berdasarkan informasi yang akurat dan tidak terdistorsi. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, pihak berwenang dan lembaga pemilu perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk menindak praktik-praktik kampanye yang tidak etis. Sanksi terhadap tim sukses yang terbukti melakukan kampanye hitam harus diterapkan agar menjadi efek jera. Selain itu, promosi untuk kampanye yang bersih dan transparan juga perlu digalakkan, agar semua pihak dalam kontestasi pemilu bisa berlomba-lomba untuk menyampaikan visi, misi, dan program yang positif alih-alih menyerang lawan. Akhirnya, sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Menolak praktik kampanye kotor dan mendukung kandidat yang menunjukkan integritas dan komitmen terhadap pembangunan daerah adalah langkah penting ke arah itu. Berita tentang kampanye negatif semacam ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menuntut etika yang lebih baik dalam politik dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan pemilihan yang adil dan demokratis.