Sertijab kepemimpinan di Sidoarjo digelar. Pjs Bupati Muhammad Isa Anshori menyerahkan jabatan kepada Plt Subandi yang segera menuntaskan masa cuti kampanye. Berita mengenai pengangkatan Subandi kembali sebagai Plt Bupati Sidoarjo setelah habisnya masa jabatan Pjs (Pejabat Sementara) menunjukkan dinamika politik lokal yang menarik untuk dicermati. Pengangkatan kembali seseorang dalam posisi strategis seperti ini mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait, sekaligus menimbulkan sejumlah implikasi bagi pemerintahan di daerah tersebut. Pertama-tama, pengangkatan Subandi sebagai Plt Bupati dapat dianggap sebagai langkah untuk memastikan kelangsungan kebijakan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya. PjS yang telah menjalankan tugasnya sebelum ini diharapkan mampu melanjutkan kepemimpinan tanpa terjadi kekosongan atau gangguan dalam pelayanan publik. Hal ini juga dapat memberikan rasa stabilitas di kalangan masyarakat, di mana mereka bisa merasa aman bahwa ada sosok familiar yang berkompeten mengelola pemerintahan sementara menunggu proses pemilihan bupati definitif. Di sisi lain, pengangkatan kembali Subandi juga menandakan adanya tantangan dalam proses pemilihan bupati definitif. Bisa jadi terdapat ketidakpastian terkait calon-calon yang akan maju dalam pemilihan mendatang, atau bahkan adanya isu-isu di tingkat partai yang belum terselesaikan. Dalam konteks ini, situasi politik di Sidoarjo bisa jadi berpengaruh pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilihan yang akan datang, apalagi jika ada isu-isu yang menyangkut kepemimpinan dan legitimacy dari calon-calon yang ada. Kembali menjabatnya Subandi juga perlu menjadi perhatian dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan menjadi Plt Bupati, ia diharapkan tidak hanya melanjutkan program yang ada tetapi juga aktif berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah perubahan zaman. Harapan masyarakat terhadap pemimpin yang mampu memberikan solusi konkret terhadap isu-isu lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus bisa dioptimalkan oleh setiap pemimpin, termasuk Subandi. Selain itu, pengawasan dari masyarakat dan media menjadi aspek penting dalam konteks ini. Masyarakat Sidoarjo perlu berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka dan mengawasi jalannya pemerintahan selama masa transisi ini. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang dikeluarkan sangat penting agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan baik dan mengarah kepada pembangunan yang inklusif. Melalui kehadiran Subandi sebagai Plt Bupati, diharapkan bisa terjadi diskusi publik yang lebih terbuka, di mana masyarakat bisa terlibat langsung dalam proses pembangunan daerah. Hal ini akan memperkuat legitimasi Subandi sebagai pemimpin dan dapat menjadikan masa transisi ini sebagai momen yang positif bagi kemajuan Sidoarjo. Dalam akhirnya, semua pihak memiliki harapan agar masa jabatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama dan membawa Sidoarjo ke arah yang lebih baik.